Penataan kelembagaan dalam pengembangan e-goverment pemerintah daerah :: Studi kasus di Pemerintah Kota Yogyakarta

NUPIKSO, Daru, Dr. Wahyudi Kumorotomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Electronic Government (e-government) saat ini diyakini merupakan cara terbaik untuk mewujudkan good governance. Umumnya pengembangan egovernment diawali dengan membangun website yang belakangan ini semakin banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara kuantitatif perkembangan website pemerintah daerah cukup menggembirakan, namun awal yang baik ternyata tidak ditindaklanjuti dengan langkah pengembangan berikutnya. Salah satu hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan egovernment adalah kurangnya pemahaman tentang arti pentingnya sebuah lembaga yang secara khusus bertanggung jawab mengembangkan e-government. Sehubungan dengan penataan kelembagaan e-government, disamping mengacu pada PP nomor 41 tahun 2007, secara khusus terdapat SK Kemkominfo tentang Tata Kelola TIK yang memberi panduan mengenai kelembagaan yang mestinya dibentuk. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor kunci arah kebijakan penataan kelembagaan e-government di Kota Yogyakarta, apa landasan kebijakannya, kemudian faktor-faktor pendukung dan hambatannya. Dengan demikian dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu apakah Bagian Teknologi Informasi dan Telematika merupakan lembaga yang tepat untuk mengembangkan e-government. Metodologi yang digunakan adalah studi kasus dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah kebijakan pembentukan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika konsisten dengan arah kebijakan pengembangan e-government, yaitu menunjang aktifitas internal berupa fasilitasi teknologi informasi untuk mendukung proses kerja pelaksanan tugas dinas dan menunjang aktifitas eksternal berupa fasilitasi teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Konsistensi disini dilihat sejak proses pembentukan lembaga yang diawali dengan analisis jabatan, penyusunan visi misi lembaga, penjabaran mengenai fungsi dan tugas pokok Bagian Teknologi Informasi dan Telematika serta penempatan dalam struktur organisasi yang sesuai dengan tugas pokok. Namun demikian terdapat kelemahan pada lembaga ini, yaitu terbatasnya akses dan kewenangan karena Bagian TIT merupakan satuan organisasi setingkat eselon III. Pengembangan e-government ke depan mempunyai tantangan yang semakin kompleks, satu sisi dihadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas kualitas pelayanan yang harus diwujudkan melalui pemanfaatan TIK. Pada sisi yang lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut persiapan dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan temuan tersebut disarankan agar dibentuk Komite TIK dan penunjukan CIO guna menghadapi berbagai tantangan yang akan datang.

Electronic Government (e-government) is currently believed to be the best way to realize good governance. In general, the development of e-government begins with building a website that lately more and more carried out by local governments. Quantitative development of local government websites was quite encouraging, but a good beginning was not followed up with the next development step. One of the obstacles faced by local governments in developing e-government is a lack of understanding of the importance of an institution specifically responsible for developing e-government. In connection with egovernment institutional restructuring, besides referring to the PP No 41 of 2007, specifically there SK Kemkominfo on Governance of ICT to provide guidance on appropriate institutional set up. This study aimed to find out the policy direction of the key factors of egovernment institutional restructuring in the city of Yogyakarta, what its policy platform, then the supporting factors and constraints. Therefore, it can answer the problems raised in this study is whether the Section of Information Technology and Telematics is the appropriate institution to develop e-government. The methodology used is a case study using qualitative descriptive research. Techniques of data retrieval is done through in-depth interviews, observation and tracking of documents related to the problem. The results showed that the direction of policy formation and Telematics Information Technology Section is consistent with the direction of e-government development policy, namely to support internal activities such as facilitation of information technology to support work processes and the conduct of official duties support external activities such as facilitation of information technology to improve service to the community. Consistency is seen here since the process that begins with the establishment of job analysis, preparation of the institution's mission and vision of the translation on the functions and duties of the principal portion of Information Technology and Telematics and the placement in the organizational structure appropriate to the task anyway. However, there were weaknesses in these institutions, namely the lack of access and authority because of Bagian TIT is an organizational unit echelon III. E-government development in the future determined to have an increasingly complex challenge, one side faced with an increasingly high public demand for quality of service that must be realized through the usage of ICT. On the other hand, very rapid development of technology that requires preparation and commitment. Based on these findings suggested that the ICT Committee was established and the appointment of the CIO in order to face various challenges that will come.

Kata Kunci : E,goverment,Pemerintah daerah,Penataan kelembagaan