Implementasi pengaturan anggaran desa berbasis musyawarah perencanaan pembangunan :: Studi kasus di Desa Bakun dan Desa Buo Kecamatan loloda kabupaten Halmahera Barat

KALOPAS, Jason, Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pengkajian lebih mendalam mengenai Implementasi Pengaturan Anggaran Desa Berbasis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Bakun dan Desa Buo Kecamatan Loloda, Kabupaten Halmahera Barat). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu: suatu kegiatan untuk mengumpulkan, memaparkan, menganalisis dan menginterpretasi data penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pengaturan anggaran desa berbasis Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Bakun dan Desa Buo tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan prinsip dasar penyelenggaraan musrenbang, yaitu: Pertama, realisasi anggaran melalui musrenbang tidak memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, dalam pelaksanaan musrenbang terdapat penyelenggaraan yang tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan,misalnya: tidak diakomodirnya prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah dialogis, tidak dilaksanakannya prinsip anti dominasi, prinsip keberpihakan kaum marginal tidak dapat diakomodir; tidak dilaksanakannya prinsip anti diskriminasi, dan tidak dilaksanakannya prinsip pembangunan desa secara holistik. Ketiga, banyaknya mekanisme penyelenggaraan musrenbang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: tidak dibentuknya Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa (TPM) dan Tim Pemandu, penentuan peserta yang diskriminatif; dan tidak adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan penyebab tidak terimplementasinya pengaturan anggaran desa melalui musrenbang, yaitu: minimnya sosialisasi kepada aparat desa dan tidak adanya dokumen RKP Desa akibat lemahnya sumber daya manusia sehingga tidak adanya perencanaan.

The research in background overshadow by the importance of study about the implementation of village budget regulation based on development planning discussion (case study in Bakun village and Buo village, Loloda subdistrict, West Halmahera Barat District. This research represent of a analytical descriptive, an activity to collect, describe, analyze and interpret research data. Data was collected through literature and empirical research. The Result of this research has shown that implementation of village budget regulation based on development planning discussion in Bakun village and Buo village do not to the rules and basic principles of organizing development planning discussion, this is: First, the realization of budgeting through development planning discussion do not contribute to the village government.Second, in organizing the implementation of musrenbang there are not based on principles of organizing, for example: not accommodations principle of equality, the principle of consensus through dialogue, not the implementation of anti-domination principle, the principle of marginal peoples alignments can not be accommodated, not the implementation of anti-discrimination principle, and not the implementation principles of rural development in a holistic manner. Third, many mechanisms the establishment musrenbang contrary to the provisions of legislation, ie: not the establishment of Village Musrenbang Organizing Team (TPM) and Team Guide, the determination of the participants are discriminatory, and the absence of Village Government Action Plan. While the causes for the village through the budget setting Liability musrenbang, namely: A weak socialization to vellage apparatus and there is no document of vellage RKP impacted by weak human resources so that there is no planning.

Kata Kunci : Musrenbang,Anggaran,Partisipasi