Keberlakuan keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya dalam pengadaan barang/jasa pada BUMN

MAULUDIN, Indri Gateri, Drs. Paripurna S., S.H.,M.Hum.,LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan pedoman apakah yang digunakan oleh BUMN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasanya dan menganalisis keberlakuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Metode yang dilakukan dengan melakukan studi lapangan untuk mendapatkan data primer yang berasal dari narasumber secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa yang dilakukan BUMN saat ini sudah menggunakan standar operating dan prosedur yang disusun oleh masing-masing BUMN, dimana standar tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2006. Keberlakuan Keppres No. 80 tahun 2003 jika dibandingkan dengan Permeneg BUMN No. PER-05/MBU/2008, maka: (1) menurut hirarki perundangundangan masih lebih tinggi kedudukan Keppres sehingga diberlakukan Lex Superiori derogat legi Inferiori. (2) dari penggunaan kata “Pedoman” yang berarti acuan atau pegangan, maka Keppres ini apabila digunakan akan ideal, jika tidak digunakan tidak akan menjadi masalah. (3) dilihat dari ruang lingkupnya maka BUMN tidak termasuk dalam istilah pemerintah dan anggaran pengadaan barang/jasa yang dilaksanakn oleh BUMN adalah anggaran BUMN itu sendiri sehingga tidak tepat jika dalam pelaksanaannya berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003.

This research aimed to address problems of guidance used by state-owned enterprises (BUMN) in procuring goods/service and analyze validity of Presidential Decree No.80/2003 and its amendment in goods/service procurement in BUMN. This research used normative empirical law method. The method was done by literary study, followed with direct observation in research object to get supporting data. Result indicated that goods/service procurement in BUMN used standard operating and procedure made in each BUMN, where the standard refer to Decree of State Minister for BUMN No.PER-5/MBU/2006. Comparison of validity of Presidential Decree no 80/2003 with Decree of State Minister for BUMN No.PER-5/MBU/2006 indicated that (1) according to laws hierarchy, Presidential Decree is higher than Minister Decree so Lex Superiori derogat legi Inferiori principle is used. (2) Use of term “guidance” means that if the Presidential Decree is used, it will be ideal, but if it is not, it is no matter. (3) Considering their scope, BUMN is not included in government area and budget for goods/service procurement is BUMN-own budget so it is not appropriate to refer to Presidential Decree No.80/2003

Kata Kunci : KEPRES 80 Tahun 2003, Pengadaan barang/jasa, BUMN