Perlindungan hukum terhadap nelayan dalam melaksanakan pelelangan ikan di TPI Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

ARDIANTO, Adli, Dwi Haryati, S.H., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nelayan dalam melaksanakan pelelangan ikan di TPI Palabuhan Ratu dan pembinaan serta pengawasan yang telah dilakukan dalam menanggulangi lemahnya perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Bersifat yuridis karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Bersifat empiris karena penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap nelayan di TPI Palabuhan Ratu antara lain adalah pemberian izin penyelenggaraan pelelangan ikan yang tidak sesuai dengan prosedural, kurangnya kesadaran penyelenggara lelang, nelayan, maupun bakul untuk mentaati aturan, kurangnya sosialisasi, kemampuan ekonomi nelayan dan bakul sangat terbatas, keamanan dan ketertiban di TPI Palabuhan Ratu yang kurang terjamin. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi baik secara preventif maupun secara represif telah dilakukan. Untuk pelaksanaan pembinaan selain dilakukan oleh Dinas juga dilimpahkan kepada PUSKUD Mina maupun HNSI. Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh ketiga instansi tersebut masih belum berjalan optimal, karena pembinaan tersebut tidak dilaksanakan setiap tahun dan tidak adanya pembinaan terhadap penyelenggara lelang. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang dimiliki oleh Dinas dan instansi terkait untuk menyelenggarakan pembinaan. Penyebab tidak adanya anggaran tersebut dikarenakan sebagian besar penjualan ikan tidak melalui lelang, sehingga Dinas terkait tidak bisa memungut retribusi dari pelaksanaan penjualan ikan secara lelang yang salah satu tujuannya adalah untuk pembinaan para pihak.

The purpose of this study was to determine the factors that cause weakness of legal protection against fishing in conducting the auction of fish in the TPI Palabuhan Ratu and guidance and oversight that has been made in overcoming the weakness of legal protection. This is a juridical empirical research. Judicial review called for in the existing problems based on the material reviewed by legal aatau existing regulations related to research materials through library research to obtain secondary data. Called empirical because this research is based on field research to obtain primary data. Accordance with the problem related to research. The result of this study show that : (1) the factors that cause weakness of legal protection against fishing in the TPI Palabuhan Ratu, among others, is giving lecense of fish auction which does not comply with procedural, lack of awarness of the auction organizer, fisherman, and baskets to obey the rules, lack of socialization, economic capacity is very limited fishing and order in the TPI Palabuhan Ratu who is less reliable. (2) Guidance and supervision of the implementation of auction of fish by the Marine and Fisheries of West Java Province and fisheries Sukabumi both preventive and represive been done. For implementation guidance not only done by the Department also turned over to PUSKUD Mina and HNSI. Guidance and supervision performed by the three agencies are still not optimal, because coaching is not carried out every year and lack of supervision on the auction organizer.This is caused by the lack of budget which is owned by the Department and related agencies to organize training. The cause of the absence of these budgets because most fish are not sold by auction, so the Department can not collect fees related to the implementation of an auction sale of fish, one of whose objectives is to coaching the parties.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Nelayan,Pelaksanaan lelang, Legal Protection, Fisherman, the auction