Tanggung jawab pejabat lelang kelas I dalam pembuatan akta risalah lelang di Kota Pekanbaru

YULIANA, Dona, Dwi Haryati, S.H., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai tanggung jawab pejabat lelang kelas I dalam pembuatan akta risalah lelang bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pejabat lelang dalam hal terjadinya kesalahan pembuatan akta risalah lelang, serta penyelesaian dalam hal eksekusi lelang yang bermasalah di Kota Pekanbaru. Penelitian mengenai tanggung jawab pejabat lelang kelas I dalam pembuatan akta risalah lelang di Kota Pekanbaru dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis empiris. Teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui penelitian lapangan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang di Kota Pekanbaru. Pada penelitian lapangan alat yang dipergunakan adalah pedoman wawancara dengan teknik komunikasi langsung. Untuk melengkapi data juga dilakukan penelitian kepustakaan. Sedangkan untuk subjek penelitian terdiri dari pejabat lelang di KPKNL kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang, kepala pelayanan seksi lelang pada KPKNL Kota Pekanbaru, sekaligus merangkap sebagai pejabat lelang sebanyak 1 (satu) orang, kepala pelayanan seksi hukum dan informasi KPKNL Kota Pekanbaru sebanyak 1 (satu) orang. Penelitian ini disajikan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam hal tanggung jawab pejabat lelang kelas I di Kota Pekanbaru terhadap kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta risalah lelang berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pejabat lelang bertanggung jawab untuk memperbaiki akta risalah lelang tersebut, serta dalam hal telah terjadi gugatan di pengadilan mengenai akta risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang, maka pejabat lelang yang bersangkutan bertanggung jawab untuk memberikan kesaksian di pengadilan tetapi menurut peraturan yang berlaku pejabat lelang berkewajiban untuk mengganti kerugian atas kesalahannya dalam pembuatan akta risalah lelang. Selanjutnya penyelesaian lelang eksekusi yang bermasalah dalam hal eksekusi dan pengosongan obyek lelang di Kota Pekanbaru dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke pengadilan, selain dengan cara tersebut dilakukan pendekatan persuasif antara pemenang lelang dan pihak yang menguasai obyek lelang, dengan memberikan pesangon berupa ganti rugi, biaya pengosongan, atau ganti rugi uang sewa.

Research on the responsibilities of a first class auction officials in making the deed of auction aims to find out the official responsibilities of the auction in the event of an error making the deed of auction, as well as the settlement in the troubled auction execution in Pekanbaru. Research on the responsibilities of a first class auction officials in making the deed of auction in the city of Pekanbaru is done by using the approach of juridical law which is empirical. Primary data collection technique is done through field research conducted in the State Property Office and auction in Pekanbaru. In field research tool employed is the interview guide with a direct communication techniques. To complement the data also do library research. While for the research subjects consisted of officials KPKNL auction in Pekanbaru city, 1 (one), head of service section on the auction KPKNL Pekanbaru, also serves as the official auction of 1 (one), head of legal and information services section KPKNL of Pekanbaru City 1 (one). This research was presented in a report that is descriptive analysis. Based on the results of the study authors, in terms of responsibility of a first class auction officials in Pekanbaru on the errors that occur in making the deed of auction based on the results of the study authors note that auction officials responsible for improving the deed of auction, as well as in the case had happened in court lawsuit regarding the deed of auction made by auction officials, the officials concerned auction is responsible for providing testimony in court, but according to official regulations auction obligated to indemnify for his mistakes in making the deed of auction. Furthermore, completion of the auction execution problems in the execution and discharge of object auction in Pekanbaru City can apply to a court determination of execution, except in such manner persuasive approach is applied between the auction winner and the party that controls the object of auction, with providing severance benefits in the form of compensation, evacuation costs , or indemnity rent.

Kata Kunci : Tanggung jawab,Pejabat lelang kelas I,Akta risalah lelang, Responsibily, official first class auction, deed auction