Pengawasan notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-undang nomor 30 tahun 2004 di Kota Padang

ASSAF, Hafez, Dwi Haryati, S.H., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai pengawasan Notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Notaris sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang serta kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sebelum dan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris atau non doctrinal. Penelitian ini merupakan kegiatan pencarian data empiris, yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini mengkaji efektifitas hukum dengan membandingan antara ideal hukum (das sollen) dengan realitas hukum (das sein). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah teknik studi dokumenter, dengan alat berupa bahan-bahan tertulis, sedangkan untuk penelitian lapangan digunakan teknik komunikasi langsung dengan alat berupa pedoman wawancara. Terhadap pengambilan sampel dilakukan secara purposif sampling. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, dan analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan pengawasan Notaris sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang tidak sepenuhnya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dilakukan secara maksimal. Sedangkan pelaksanaaan pengawasan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah sebahagian besar sudah dilakukan menurut ketentuan yang ada namun masih belum optimal. Kendalakendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sebelum keluarnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang yaitu tidak diaturnya secara jelas dan tegas tentang teknis melakukan pengawasan dalam peraturan pelaksana pengawasan terhadap Notaris. Padatnya jadwal sidang yang merupakan tugas pokok dari hakim sehingga pengawasan terabaikan. Jumlah hakim pengawas tidak sebanding dengan Notaris yang diawasi. Hubungan kolega yang masih kuat diantara sesama profesi hukum. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota Padang yaitu pengaturan pengawasan dalam UUJN dan peraturan pelaksananya kurang jelas dan mengambang. Minimnya anggaran operasional dari pemerintah dan pengucurannya tidak lancar. Tempat sekretariat belum ada. Jadwal aktifitas masing-masing pengawas selain sebagai pengawas Notaris sangat padat. Hubungan kolega yang masih kuat diantara sesama profesi hukum

Research on supervision before and after discharge Notary Law Number 30 Year 2004 at Town Field aims to know the implementation of supervision before and after discharge Notary Law Number 30 Year 2004 in the town of Padang and the constraints faced in monitoring before and after discharge of Law Number 30 Year 2004 at city of Padang. Research is empirical legal research judicial or non-doctrinal. This research is an empirical data search activity, which is descriptive. This research study comparing the effectiveness between the ideal of law with the law (das sollen) with the legal reality (das Sein). Data collection techniques used in the research literature is the study of documentary techniques, by means of written materials, while for field research techniques used appliance in the form of direct communication with the interview guide. To the sampling done by purposive sampling. Conclusion by inductive methods, and analysis of data obtained was qualitative. The results showed, the implementation of supervision before discharge Notary Law Number 30 Year 2004 in Padang city by the judge at the Padang District Court did not fully carried out in accordance with existing regulations and are not performed optimally. While the legislative and oversight after the enactment of Law Number 30 Year 2004 in the city of Padang is implemented by the Local Control Panel has been done by a party of existing provisions, but still not optimal. Constraints faced in conducting surveillance prior to the release of Law Number 30 Year 2004 are not arranged in a clear and firm about the technical supervision of the implementing regulations for the supervision of the Deed. Dense schedule of the trial, the primary duty of the judge so that supervision is neglected. The number of supervisory judge is not comparable with the notary who watched. Colleagues who are still a strong relationship among the legal profession. Constraints faced in conducting surveillance after discharge of Law Number 30 Year 2004 is setting and regulatory oversight in the executive UUJN less clear and floating. The lack of operational budget from government and non-current cash. Place the secretariat does not exist. Schedule each activity other than as a regulatory watchdog Notary very solid. Colleagues who are still a strong relationship among the legal profession.

Kata Kunci : Pengawas notaris,Notaris, Notary, Supervisor Notary, Notary Supervision