Kinerja kebijakan penanganan gizi buruk :: Studi kasus kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2003-2008

WIDAYAT, Rossi Maunofa, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tujuan dibuatnya kebijakan untuk mengatasi kasus gizi buruk di Kabupaten Lombok Barat adalah untuk bisa menekan angka jumlah gizi buruk yang terjadi, agar dari tahun-tahun sebelumnya jumlah penderita gizi buruk bisa semakin berkurang sehingga pada nantinya dari kebijakan tersebut dapat memberikan sedikit banyak perubahan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat yang terkena kasus gizi buruk, serta seluruh masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat dalam mengatasi kasus tersebut yaitu dengan mengeluarkan empat (4) kebijakan, yang diantaranya: Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan, Program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Program Makanan Pendamping ASI atau MPASI, Proyek Nutrition Improvement Through Community Empowerment (NICE). Penelitian ini mencoba melihat kinerja dari keempat (4) kebijakan yang ada tersebut mulai dari tahun 2003-2008, apakah dari kebijakan-kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan mengenai kasus gizi buruk yang terjadi, atau sebaliknya kebijakan-kebijakan tersebut tidak bisa mengatasi kasus gizi buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan menggunakan konsep Ripley dan Franklin. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data digunakan metode observasi lapangan dan wawancara. Karena penelitian ini bersifat deskriftif-kualitatif, maka teknik analasis hasil lebih banyak menggunakan cross-checking analysis. Dalam pemilihan lokasi penelitian penulis akan memfokuskannya pada daerah yang beresiko sangat tinggi rawan gizinya yaitu di daerah Gunungsari, dan Lingsar. Berdasarkan temuan di lapangan,diketahui bahwa : bila dilihat dari ke-empat kebijakan tersebut ternyata masih belum sepenuhnya mampu mengatasi kasus gizi buruk yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Gunungsari serta Kecamatan Lingsar. Tidak kesemuanya dari kebijakan tersebut telah selesai dilaksanakan, karena hingga saat ini ada kebijakan yang sampai sekarang masih tetap dilaksanakan seperti halnya program PMTPemulihan, dan MP-ASI. Sedangkan untuk program SKPG sudah tidak lagi dilaksanakan di kedua Kecamatan tersebut, dan untuk program PROJEK NICE hingga saat ini belum bisa dilaksanakan bukan saja pada kedua Kecamatan tersebut, melainkan juga pada seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Dari ke-empat kebijakan tersebut tidak pernah dibawa ke ruang publik untuk dibicarakan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak memiliki inovasi dalam menyelesaikan kasus tersebut. Tidak adanya ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan ke-empat program tersebut. Tidak adanya komitmen dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing implementator terhadap penyelesaian kasus tersebut. Ikutnya para kader dalam memberikan dukungan kepada Kepala Desa. Dari hasil analisa tersebut, saran yang dapat penulis berikan yaitu; Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus mempunyai inovasi terhadap berbagai kebijakan yang akan dibuat dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam pembuatan kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat perlu membuka ruang publik secara terbuka agar masyarakat ikut berpartisipasi dan menjaring aspirasi masyarakat. Pemerintah Pusat perlu lebih tanggap dalam melihat berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh berbagai daerah, agar tidak lagi menyamaratakan kebijakan yang akan diimplementasikan kepada semua daerah. Perlu adanya sanksi yang akan diberikan kepada Kepala Desa mengenai ikut atau tidaknya para kader di dalam pencalonan Kepala Desa.

The goal why made the policy is to address malnutrition cases in the District of West Lombok then to put pressure on rates of malnutrition that occurs, so that from previous years the number of severely malnourished can be less and less. Then in the future of these policies can provide a lot of changes to the community in this case is people who are affected by malnutrition cases, and all communities in West Lombok regency. In this case the efforts made by the regional government of West Lombok regency in dealing with these cases is to remove four (4) policies, which include: Supplement Feeding Program (PMT) Restore, System Program Food and Nutrition Awareness (SKPG), Food Assistance Program ASI or MP-ASI, Project Nutrition Improvement Through Community Empowerment (NICE). This study tried to perfomance the four (4) the existing policy is starting from the year 2003-2008, if the policies are able to overcome the problem of malnutrition cases that occur, or vice versa these policies can not cope with cases of malnutrition that occurs in the middle of the West Lombok Regency society. In this case the gauge used by using the concept of Ripley and Franklin. In this study to collect data used method of field observations and interviews. Because of this research is deskriftif-qualitative, the results analasis techniques more use of cross-checking analysis. In the authors study site selection will focus on the area is very high risk of nutritionally vulnerable in the area Gunungsari, and Lingsar. Based on the findings in the field, know that: when viewed from the four policies are apparently still not fully able to cope with malnutrition cases that occurred in the community in the district and sub district Lingsar Gunungsari. Not all of these policies have been completed, because until now there is a policy which until now still performed as well as PMT-Recovery program, and MP-ASI. While for SKPG program is no longer carried out in the second district, and for the NICE project program to date can not be implemented not only in the second district, but also in the entire district in West Lombok regency. Of the four policies are never brought to public space to discuss, the lack of commitment from each implementer to solving the case. The lack of availability of funds needed to implement the four programs. Availability of Human Resources (HR) is limited. Poverty experienced by many people suffering malnutrition in the second district. The existence of dual parenting by the parents also often lead to severe malnutrition is difficult to overcome because it was entrenched at that time. From this analysis, the authors give some suggestions are namely; in policy making, the West Lombok District Government should open public spaces are open to public participation and community aspiration. A fund from the Public Health Service JAMKESNAS need is enabled. It needed the attention of the Government of West Lombok district against the cadres. There should be sanctions that will be provided from the Government of West Lombok district to the mayor about whether or not the cadres involved in the nomination of village chief.

Kata Kunci : Kinerja kebijakan, Perfomance Policy