Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan :: Studi kasus pengawasan DPRD dalam proses implementasi budgeting sektor infrastruktur

WAFOM, Menase, AA An Ari Dwipayana, M.Si

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Dalam penelitian ini akan dikaji latar belakang orientasi politik yang membentuk sikap dan perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada umumnya dan khususnya pengawasan proses implementasi budgeting sektor infrastruktur di Kabupaten Sorong Selatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dikaji tentang sandiwara hubungan eksekutif – legislatif, latar belakang orientasi politik DPRD, kepentingan sosial politik dan ekonomi, serta faktor internal dan eksternal yang membentuk sikap dan perilaku anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada umumnya dan pengawasan implementasi APBD pada khususnya. Sedangkan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu informan-informan kunci dan guliran serta didukung dengan dokumen sesuai setting penelitian. Instrumen penelitian disamping peneliti sendiri juga di dukung dengan observasi, pedoman wawancara. Data yang diperoleh diolah, di uji keabsahannya dengan teknik triangulasi selanjutnya dilakukan penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah belum mencapai hasil yang optimal, yang dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi pengawasan menunjukkan masih terselubung berbagai kepentingan yang saling ketergantungan serta masih sedikitnya frekuensi kunjungan kerja anggota DPRD ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu orientasi pribadi menjadi anggota DPRD, kepentingan sosial politik dan ekonomi, sumber daya manusia, wawasan dan pengalaman, komitmen dan motivasi, serta faktor sistem / regulasi. Kesimpulannya adalah jika fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong Selatan dilaksanakan secara optimal maka harus didukung oleh latar belakang orientasi DPRD yang baik, tingkat sumber daya manusia dan pengalaman yang memadai, komitmen dan motivasi yang tinggi, dan faktor sistem yang tepat sehingga akan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam proses implementasi budgeting. Dengan optimalnya DPRD melakukan fungsi pengawasan akan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The research focuses on the implementation of legislative supervisory function in the implementation of regional autonomy in South Sorong Regency. It investigated the background of political orientations that form attitudes and behavior of legislators in discharging its supervision in general, and budgeting functions of monitoring the implementation process of the infrastructure sector in South Sorong Regency in particular. To answer these problems, the research examined the “drama” behind the executive–legislative rela tionship, background of legislative political orientation, socio-political and economic interests, as well as internal and external factors that shape attitudes and behavior of legislators in discharging its supervisory function in general and the supervision of regional budget implementation in particular. While the legislative function in the implementation of regional autonomy can be seen from the exercise of supervisory functions. The current study employed qualitative method. Data and information are obtained from their resource which include key informants and document backup that fits the research setting. The instruments include observation and interview guides. The obtained data was then processed and tested its validity using triangulation technique followed by interpretation. The results demonstrated that the implementation of legislative supervisory function of South Sorong Regency in the implementation of regional autonomy remain less optimal. It can be seen from the exercise of supervisory functions which still filled with vested interests and the less frequent of legislator working visit to the territories in South Sorong District. Implementation of legislative supervisory function remain is less optimal due to several influencing factors, namely personal orientation to be a member of parliament, social-political and economic interests, human resources, insight and experience, commitment and motivation, as well as system factors / regulation. It is concluded that if the legislative supervisory function of South Sorong Regency to be optimally implemented, it is necessary to have reasonable legislative background, human resources and experiences, high commitment and motivation, and appropriate system factors that support the legislative supervisory function in budgeting implementation. Legislative supervisory function that implemented optimally will lead to implementation of regional autonomy, which in turn could improve the welfare of the community.

Kata Kunci : Pelaksanaan pengawasan DPRD, Implementasi budgeting