Laporkan Masalah

Derajat partisipasi masyarakat dalam rangka pengelolaan alokasi dana Nagori (ADN) di Nagori Balimbingan

SITORUS, Tuti Anggraini, Abdul Gaffar Karim, M.A

2010 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai derajat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagori (ADN). Penelitian ini dilakukan di Nagori Balimbingan. Adapun latar belakang penelitian ini adalah bahwa selama ini nagori tidak berdaya, hal ini dapat dilihat dari minimnya peran serta masyarakat dan minimnya dana yang ada. Sehingga desa tidak mampu menyediakan sarana prasarananya sendiri. Oleh karena itu perlu Intervensi pemerintah yaitu melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan adanya bantuan keuangan untuk desa yaitu melalui program Alokasi Dana Nagori yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah nagori dan masyarakat sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan adalah purposif yang dikolaborasikan dengan snowball, yang terdiri dari 11 (sebelas) informan, dimana informan awal yaitu ketua maujana Nagori Balimbingan (BPD). Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam yang didukung oleh observasi dan dokumentasi untuk mengukur derajat partisipasi masyarakat. Ada tiga kegiatan yang diukur sebagai partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan, yang dimulai pada tahapan perencanaan, implementasi dan evaluasi. Untuk mengukur derajat partisipasi masyarakat, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator partisipasi yang dikemukakan oleh Sutoro Eko, yang terdiri dari voice, akses dan kontrol. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya partisipasi masyarakat masih jauh kenyataan dari harapan. Bagaimana partisipasi bisa tewujud jika pihak Kabupaten yang membuat pedoman untuk nagori dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagori tidak seutuhnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagori (ADN) tersebut. Selain itu berdasarkan fakta yang ada mencerminkan bahwa partisipasi berada pada derajat paling bawah yaitu manipulasi karena masyarakat masih dijadikan sebagai objek pembangunan, sehingga pengelolaan Alokasi Dana Nagori mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi tidak partisipatif. Oleh karena itu maka perlu adanya perbaikan ke depan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi dari semua pihak baik Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Nagori dan masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagori.

This research was to get picture on people participation level in using Alokasi Dana Nagori (ADN) to accelerate development. This research was conducted in Balimbingan village. Village did not have power, indicated with minimal role of public and minimal fund. Therefore, village could not provide their own infrastructure. Therefore, government intervention was required through Law and Government Regulation mandating financial aid for village through Alokasi Dana Nagori program that required cooperation between nagori administration and community. This research used quantitative method with descriptive approach. Eleven informants were selected purposively, collaborated with snowball. The first informant was head of Maujana Nagori Balimbingan (BPD). Information was obtained through in-depth interview supported by observation and documentation to measure community participation level. There were three activities as measure of community participation in each step of planning, implementation and evaluation. To measure community participation, the main indicator was participation indicators presented by Sutoro Eko, consisting of voice, access, and control. The results showed that basicly community participation was far from the reality and expectation. It was possible to bring participation to come true if regency department making the principals for village in Alokasi Dana Nagori management did not totally give opportunity to community to participate in Alokasi Dana Nagori. Besides, the fact basicly reflected that the participation was in the lowest degree, namely manipulation because the community remained to be development object,so Alokasi Dana Nagori management including development, implementation and evaluation was not partisipative. Thus, there should be a better revision for the future in every step of planning, implementation and evaluation from all aspects of regency government, district government and village government to creat community participation to Alokasi Dana Nagori.

Kata Kunci : Partisipasi,ADN,Voice,Akses dan kontrol, participation, ADN, voice, access, and control


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.