Evaluasi kebijakan penilaian kinerja pegawai melalui peraturan peemrintah no. 10 Th.1979 tentang DP3 :: Studi evaluasi kebijakan PP No. 10 Th. 1979 tentang DP3 sebagai penilaian kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna

HERMANTO, Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Natuna, merupakan organisasi pemerintah yang berperan langsung dalam pelayanan administrasi kepegawaian. Untuk itu, terhadap pegawai pada BKD Kabupaten Natuna perlu dilakukan pembinaan yang sistematis melalui berbagai kebijaksanaan dan instrumen pembinaannya. Salah satu instrumen untuk dapat mengarahkan pegawai pada tingkat prestasi kerja yang diinginkan adalah penerapan sistem penilaian kinerja pegawai, yang secara formal tertuang pada PP No.10 Th.1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS, atau lebih dikenal dengan DP3. Adapun tujuannya adalah ”untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, maka dipandang perlu penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil”. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi, yang bersifat kualitatif deskriptif. Sedangkan proses pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Perolehan data dan informasi melalui teknik tersebut, kelanjutannya dianalisis melalui analisis desktiptif, yaitu mencermati dan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, dalam hal ini, yaitu terkait tugas dan fungsi pegawai dalam jabatannya. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui kesesuaian/ketidaksesuaian aspek penilaian dalam DP3 sebagai parameter untuk menilai prestasi kerja pegawai pada BKD Natuna. Proses analisis datanya, menggunakan model analisis interaktif, sedangkan aktivitas analisis data tersebut melalui reduksi data, sajian data, penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian, tentang aspek penilaian kinerja pegawai berdasarkan PP No.10 Th.1979 tentang DP3, bahwa aspek tersebut: (1) ketidak terkaitan antara aspek yang diukur dengan tugas dan fungsi pegawai dalam jabatannya; (2) aspek pengukurannya berlaku secara umum, seragam, dan juga terdapat tumpang tindih item-item penilaiannya; (3) aspek pengukurannya berorientasi pada sifat, karakteristik, dan perilaku pegawai, dibadingkan dengan hasil kerja itu sendiri; (4) aspek pengukuran kurang praktis, terlalu banyak item yang dinilai, dan membutuhkan waktu yang lama; (5) Rendahnya tingkatan akseptabilitas dari alat ukurnya, aspek penilaiannya tidak mengukur apa yang hendak diukur, penuh dengan unsur subyektif, dan formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi kepegawaaian; dan (6) aspek penilaian kurang menggambarkan kinerja individu, kinerja organisasi, tidak memperbaiki kinerja di masa mendatang. Mengingat kelemahan tersebut, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah membanggun sistem penilaian kinerja baru sebagai pendukung, untuk lebih menjamin objektivitas penilaiannya, yang berorientasi pada hasil kerja.

The board of regional office employee of Natuna regency is a government organization which plays a vital role in the office employee administration services. Therefore, BKD needs to conduct a systematic development to the office employee of Natuna regency through various policies and the development instrument. One of the instruments to direct the office employee on the level of the required achievement is by implementing the system of office employee achievement assessment in which it has formally been stated on the government regulation number 10 in 1979 concerning the work assessment of civil servant implementation or it is so called DP3 (the list of work implementation assessment). This aims to ensure the objectivity in the management of civil servant based on the career system and the achievement of work so that it is necessary to conduct the assessment of work implementation (DP3) of the civil servant. This research is an evaluation assessment that is qualitative descriptive. The process of data collection applied in this research is by the technique of the interview and the documetation study. The acquisition of data and information by this technique was then analyzed by the descriptive analysis that is to observe and to study the whole datas that have been collected from various resources in related with the duty and the function of office employee in their position. This aims to see and to know the suitability and the unsuitability of assessment aspect in DP3 as the parameter to assess the achievement of office employee in BKD of Natuna regency. The process of data analysis applied an interactive analysis model, while the activity of this data analysis by reducing data, presenting data, conclusion and verification. The result of research concerning the aspect of office employee achievement assessment based on the government regulation number 10 in 1979 concerning the DP3 is that (1) there is no relation between the measured aspect with the duty and office employee in their position; (2) the aspect of assessment is generally accepted, compatible and there were several overlapping items of the assessment; (3) the aspect of assessment is oriented to the nature, characteristics, and the behavior of office emplyees compared with the result of work; (4) the aspect of assessment is less practical, the were too many items assessed and it took much time; (5) the decreasing of acceptability level of measuring instrument, the aspect of assessment is not did not measure of what would be measured, there were alot of subjective element, and it was a formality to accomplish the administration requirement of the office employee; (6) the aspect of assessment was lack describing the individual achievemnet, organizatinal achievement, it did not improve the achievement in the future. Considering these weaknesses, it needs to develope the new assessment system as a support to convince the objectivity of assessment that is oriented to the result of work.

Kata Kunci : Penilaian prestasi kerja, Evaluasi