Politik pendidikan :: Studi kasus formulasi kebijakan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan

MUTTAQIN, Andhyka, Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini bermula dari munculnya sebuah isu tentang anggaran 20 persen untuk pendidikan yang diikuti dengan Keputusan MK No. 026/PUUIII/2005 tertanggal 22 Maret 2006 yang menyatakan selama anggaran pendidikan belum mencapai 20 persen sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, maka APBN akan selalu bertentangan dengan UUD 1945. Peneliti berusaha memunculkan bagaimanakah sebenarnya perjalanan formulasi kebijakan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan tersebut dan dinamika politik yang ada didalamnya. Sebagai dasar kebijakananya adalah amandemen ke-empat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) yang menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”diturunkan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) yaitu “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisa perjalanan formulasi kebijakan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan dan untuk mengetahui dinamika politik yang terjadi selama proses formulasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian sekaligus untuk interpretasi data adalah dengan teori group yang gagas oleh Thomas R. Dye dengan teori ekonomi politik. Teori group berusaha menggambarkan dan memetakan para aktor yang berpengaruh dalam formulasi kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dengan teori group tersebut bisa melihat pada titik keseimbangan mana pengaruh kelompok tersebut bergeser dan perubahan kebijakan yang terjadi pada proses formulasi kebijakan alokasi 20 persen anggaran pendidikan. Dengan teori ekonomi politik ada tiga hal yang bisa menjadi rujukan. Pertama, dalam membuat kebijakan memang tidak terlepas dari tendensi kelompok ataupun pribadi yaitu tendensi kebutuhan maupun tendensi kekuasaan. Kedua para aktor pembuat kebijakan dalam pandangan ekonomi politik mempunyai bargaining yang kuat dalam membuat kebijakan, Ketiga penilaian terhadap kebijakan kalau dilihat segi ekonomi politik kita bisa melihat alasan atau latar belakang pemikiran (rasionalitas) dan apa agenda tersembunyi (hidden agenda) dari para pembuat kebijakan (policy makers) atau rezim yang berkuasa. Dari hasil penelitian di simpulkan bahwa dalam pembahasan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dilaksanakan pada amandemen ke-empat UUD 1945 yang menghasilkan keputusan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan agar pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 49 ayat (1) yang menjadi titik terang bagi dunia pendidikan. Selama ini, tarik ulur terjadi karena masih adanya perdebatan mengenai alokasi 20 persen anggaran tersebut. Didalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sidiknas yaitu pasal 49 ayat (1) disebutkan Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen…Redaksional itulah yang menjadi perdebatan sehingga proses formulasi kebijakan berjalan sangat lama.

This research stems from the emergence of an issue about 20 percent of the budget for education, followed by the Constitutional Court Decision No. 026/PUU-III/2005 dated March 22, 2006 which states for the education budget has not yet reached 20 percent as specified in the 1945 Constitution, the budget will always be against the Constitution in 1945. Researchers trying to come up how the trip actually 20 per cent allocation policy formulation national budget for education and political dynamics that exist therein. As the basis is the fourth amendment to the 1945 Constitution article 31 paragraph (4) which states "The state prioritizes the education budget of at least twenty percent of budget revenues and expenditures of state and local spending and revenue budget to meet the needs of national education" is derived to be a Law No. 20 Year 2003 on National Education System of article 49 paragraph (1) that "education fund in addition to salaries for teachers and education costs a minimum of 20 percent is allocated for official from the State Budget (APBN) in the education sector and at least 20 percent of Local Government Revenues and Expenditures (budget) ". The purpose of this study was to describe and analyze the travel policy formulation 20 percent budget allocation for education and to know the political dynamics that occur during the formulation process. Theories used in research as well as to the interpretation of data is to group theory idea by Thomas R. Dye with the politics economic theory. Group theory attempted to describe and map the influential actors in policy formulation of the education budget allocation of 20 percent with the theory of the group can look at a balance point where the influence of these groups shifts and policy changes that occurred in the policy formulation process 20 percent of budget allocations to education. With the theory of political economy there are three things that can become reference. First, in making policy is not separated from the mainstream of personal or group needs and tendencies of the mainstream of power. Both of the actors in the view of policymakers political economy has a strong bargaining in policy making, the Third assessment of the policy if viewed in terms of political economy we can see the reason or background of thought (rationality) and what the hidden agenda of the policy makers (policy makers) or the regime in power. From the results of the study concluded that in the discussion of the allocation of 20 percent of the education budget was held on the fourth amendment to the Constitution in 1945 which resulted in decisions of Article 31 paragraph (4) of the 1945 Constitution which states that the government should prioritize education spending at least 20 percent and the Law. 20 Year 2003 regarding National Education System of article 49 paragraph (1), which became a bright spot for the world of education. During this time, back and forth happens because there is still debate about the allocation of 20 percent of the budget. Inside the Law 20 Year 2003 About Sidiknas namely Article 49 paragraph (1) mentioned education fund in addition to salaries of educators and service education costs are allocated a minimum of 20 percent ... the editorial that was the issue of debate so that policy formulation process is running very long.

Kata Kunci : Politik pendidikan, Alokasi 20 persen anggaran pendidikan