Pelaksanaan kebijakan hulu minyak bumi pada sumur Sukowati oleh pemda Kabupaten Bojonegoro

SETYABEKTI, Sukma Prima, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si

2010 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Penelitian ini didasarkan atas pelaksanaan kebijakan hulu minyak bumi pada sumur Sukowati oleh Pemda kabupaten Bojonegoro, meliputi perhitungan dan realisasi lifting serta pemberian rekomendasi dan ijin penggunaan wilayah kontrak kerjasama minyak bumi yang masih terbatas dan umumnya mengkaji tentang sumber daya alam lainnya. Pada daerah penghasil minyak bumi memiliki kecenderungan terjadi konflik pada tataran horizontal dan vertical dalam konteks ukuran/tujuan kebijakan, simber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, linggkungan, sosial, dan politik di daerah penghasil. Penelitian ini memfokuskan pada: Bagaimana pelaksanaan kebijakan hulu minyak bumi pada sumur Sukowati oleh Pemda kabupaten Bojonegoro pada tahun 2004-2009. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, metode dimaksidkan untuk memberikan gambaran secara riil mengenai tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan hulu minyak bumi dari fenomena secara actual dan teratur. Penelitian akan mendeskripsikan implementasi kebijakan publik dengan menggunakan model pendekatan sintesis (hybrid theories), yang akan menganalisis faktor saling berpengaruh dari lapangan tempat kebijakan dilaksanakan. Faktor yang berpengaruh dalam kebijakan publik dalam implementasi kebijakan hulu minyak bumi pada level pemerintah daerah dalam kerangka good governance yaitu pada dinamika implementasi public, privat dan state. Tingkat partisipasi meliputi seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dalam kebijakan hulu minyak bumi di daerah otonom tersebut kemudian dikaji melalui mekanisme formal dan informal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa: Minimnya keterlibatan dan peluang Pemkab sebagai daerah penghasil untuk terlibat secara langsung dalam perhitungan lifting, dan kurang mengembangkan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan akan kegiatan hulu minyak bumi, serta minimnya keseragaman pemahaman atas suatu kebijakan. Pemkab bertindak sebagai fasilitator, evaluasi dan monitoring, dengan kebijakan sangat terbatas dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dan izin penggunaan wilayah kontrak kerja sama minyak bumi. Kurangnya pemahaman atas kebijakan yang diimplementasikan didaerah mempunyai keseragaman seperti daerah otonom pada umumnya, hal tersebut sangat membatasi kewenangan daerah otonom dalam mengelola daerah sesuai dengan karakteristiknya. Ditambah dengan tingginya partisipasi masyarakat tidak dibarengi dengan penguatan dari segi hukum. Pada akhirnya, diperlukan adanya kewenangan tambahan kepada daerah otonom penghasil minyak bumi untuk terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan yang dirasa masih sentralistik. Memberikan ruang publik untuk menghasilkan diskursus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga ada unsur lokalisasi pada kebijakan publik atas urusan pilihan yang terdesentralisasi. Pemkab lebih aktif memanfaatkan haknya dalam menerbitkan kebijakan yang setara untuk mendukung desentralisasi kebijakan publik, dan pemerintah pusat dapat mengendalikannya dengan kebijakan secara umum, sedangkan pemerintah daerah diberi hak untuk menentukan kriteria tertentu dengan berbasis pada kebijakan pemerintah pusat. Penguatan keberadaan masyarakat untuk advokasi, pendampingan, ligitasi, bahkan praktik-praktik oposisi untuk mengimbangi kekuatan hegemonik negara atau paling tidak menjadi wacana alternatif di luar aparatur birokrasi.

This research based on implementation of petroleum upstream policy in Sukowati source by Bojonegoro district local government; included lifting account and realization and recommendation offering and license applying area petroleum cooperation contract This research focused on: how the implementation of petroleum upstream policy in Sukowati source by Bojonegoro district local government in 2004-2009. This research was uses descriptive method by qualitative approach, the method was intended to describe reality about local government participation level in implementation of petroleum upstream policy from phenomena actually and regular. This research will describe implementation of public policy by using synthesis approach model (hybrid theories), which will analyze effectual factors from the field implemented policy. The effectual factors in public policy in implementation of petroleum upstream policy in local government level in good government framework there was in public, private and state implementation dynamical. Participation level includes how much the power, necessity and strategy which owned by the actor involved in policy implementation, institution characteristic and authoritative regime, also loyalty level within the policy of petroleum upstream in such autonomy area then examined by formal and informal mechanism developed by local government. The conclusion which can obtain actually: the lack of involvement and an opportunity of local government as source area to directly get involved in lifting calculation, and less developing apparatus suitable with requirements of petroleum upstream activity, also the lack of understanding uniformity of a policy. Local government play role as a facilitator, evaluation and monitoring, with restricted policy in executing recommendation and the license of using petroleum cooperative contract area. The lack of understanding according to the policy implemented in region have uniformity like autonomy region in general, such things restrict autonomy area authority to manage region suitable with their characteristics. Plus a high level of society participation have not accompanied with law aspect reinforcement. Finally, there is a need of additional authority to the autonomy area which produce petroleum to get involve directly in policy formulating that felt sentralistic. Providing public space to generate discourse between central government and local government, so that there is localization element in public policy of decentralized selection matters. Local government utilize its right more active in publishing an equal policy to support decentralized public policy, and central government can control it with policy in general, while local government given a privilege to determine certain criteria based on central government policy. The reinforcement of society existence to advocacy, adjoining, ligitation, or even opposition practices to balance hegemonic power of nation or at least being an alternative discussion outside the bureaucracy apparatus

Kata Kunci : Implementasi kebijaakn publik, Hulu minyak bumi, Kabupaten Bojonegoro