Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah

FAISAL, Muhammad, Prof. Dr. Susetiawan

2010 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah (studi kasus di Kabupaten Natuna Tahun 2009) dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan mengenai partisipasi masyarakat serta banyaknya kendala implementasi musenbang, Penelitian ini adalah penelitian penelitian deskriptif atau penelitian taksonomik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Adapun lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Dengan beberapa informan, yaitu: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Camat Bunguran Timur, Kepala Desa Batu Gajah, Lurah Kelurahan Bandarsyah, Tokoh Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna, Lembaga Swadaya Masyarakat ”Lembaga Pengembangan Natuna”, dan masyarakat di Desa Batu Gajah dan Kelurahan Bandarsyah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Musrenbang merupakan forum yang sangat komprehensif dalam menetukan program-program yang disepakati. Musrenbang dari desa, kecamatan, dan kabupaten dapat dinilai demokratis, karena dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan pada prinsip-prinsip utama musrenbang, baik prinsip kesetaraan, Prinsip Musyawarah Dialogis, Prinsip Anti Dominasi, Prinsip Keberpihakan, Prinsip Anti Diskriminasi, dan Prinsip Pembangunan Desa Secara Holistik”. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa secara umum dapat dikatakan memiliki tingkat partisipasi yang cukup besar. Selain dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi juga karena peran kepala desa/lurah dan perangkat desa/kota yang pro aktif menyampaikan pentingnya musrenbang desa itu sendiri. Realisasi hasil musrenbang desa yang merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat desa sangat sulit untuk diakomodir oleh anggaran pemerintah daerah, hal tersebut disebabkan: Pertama, anggaran pemeirntah daerah terbatas; Kedua, dalam musrenbang desa tidak melihat seberapa anggaran yang akan dikucurkan. Sedangkan pelaksanaan Musrenbang mengalami beberapa hambatan diantaranya, yaitu: Wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau menjadikan peserta dari kecamatan yang jauh dari ibu kota Kabupaten, dan Pengetahuan dan Pendidikan yang dimiliki oleh peserta musrenbang desa/kelurahan menjadi faktor ketidakpahaman masyarakat akan pentingnya musrenbang sebagai wadah untuk memberikan aspirasi usulan pembangunan.

The Research on community participation in local development planning meeting (in the case study in Natuna Regency in 2009) against the backdrop of various issues regarding public participation and the number of constraints musenbang implementation This research is descriptive research studies or taxonomic studies, the research intended to explore and classification of a phenomenon or social reality, by describing a number of variables related to the problem under study. The location of the research in the Eastern District Bunguran, Natuna Regency. With a few informants, namely: Head of Regional Development Planning and Investment, Head East Bunguran, Village Chief of Batu Gajah, Village Chief of District Bandarsyah, the Executive Board Community leaders High School Students Islamic Natuna, Non-Governmental Organization "Natuna Development Agency", and the community in the village of Batu Gajah and Sub-District Bandarsyah. The results of this study has show that Musrenbang is a very comprehensive forum in the programs determine the agreed. Musrenbang of villages, districts, and districts can be considered democratic, because the implementation is in accordance with the main principles musrenbang, both the principle of equality, dialogue Consultative Principles, Principle Anti Domination, Principle of Community, Anti-Discrimination Principles, and Principles of Holistic Village Development". Community participation in rural development planning consultations in general can be said to have a sufficient level of participation. In addition to the level due to high public awareness as well as the role of village head and village / city is pro-actively communicate the importance of musrenbang village itself. Realization of musrenbang village is a reflection of the needs of rural communities is very difficult to accommodate the local government budgets, it is due: First, the limited budget pemeirntah; Second, in the village musrenbang not see how the budget will be disbursed. While the implementation of Musrenbang experienced some obstacles in between, namely: Regional District of Natuna islands make participants from districts far from the capital district, and Knowledge and Education are owned by the participants musrenbang village / village become a factor on the importance of public misunderstanding musrenbang as container to provide the proposed development aspirations.

Kata Kunci : Musrenbang, Partisipasi, Pembangunan, Pemerintah daerah, Deliberation, Planing, Development, Participation, Local Government