Pengaruh kebijakan anggaran terhadap manajemen pertahanan R.I :: Studi tentang kebijakan anggaran dalam APBN tahun 2005-2009

WIJANARKO, Ario, Dr. Armaidy Armawi, M.Si

2010 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh kebijakan anggaran terhadap manajemen pertahanan di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah pada mekanisme penentuan anngara melalui undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, korelasi antara besaran anggaran pertahanan dengan kuatnya pertahanan serta alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk menyiasati minimnya anggaran. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan survey langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat R.I. dan Departemen Pertahanan R.I., yaitu dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada anggata DPR dan pejabat Dephan tersebut. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengkaji berbagai sumber pustaka, yakni buku, makalah, artikel, catatan, bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data lain yang tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini adalah undang-undang APBN. UU APBN yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah anggaran tahun 2005 – 2009. Alasan menjadikan pijakan UUAPBN sebagai bahan utama tesis ini adalah karena fokus penelitian adalah mengenai kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran tentunya termuat dalam UUAPBN tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang paling kecil anggaran militernya dibanding dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Kecilnya anggaran pertahanan sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan pertahanan terutama pengelolaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Dari anggaran pertahanan yang sudah minim tersebut, alokasi utamanya adalah untuk belanja pegawai dan bukan untuk belanja pengembangan sistem pertahanan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa DPR sangat menentukan kebijakan penganggaran melalu hak budgeting yang dimiliki yang dituangkan dalam UU APBN. Anggaran pertahanan yang minim cukup mempengaruhi pengelolaan pertahanan terutama berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan. Sedangkan alternatif yang bisa dijadikan solusi untuk melengkapi pengelolaan pertahanan adalah dengan melakukan kerjasama militer dengan negara lain serta mengoptimalkan penggunaan petralatan militer dari industri dalam negeri.

This research will examine the effect of expenditure policy on the management of defense in Indonesia. The focus of this work is on the mechanism of determining expenditure based on the regulation of state’s income and expense, the correlation of the amount of expenditure for defense with the durability of state’s defense as well as any possible alternative as the solution to trick its low budget. The Method chosen for this work is qualitative method whereby primary and secondary data has been collected to support the whole work. Primary data was gained through direct survey by having interviews and passing around questioners to the members and important people of Legislative Body and Department of Defense of Republic of Indonesia. Meanwhile, secondary data was gained by examining as many sources as possible, such as books, journals, articles, notes, and others related sources. Another crucial sources for this research is the regulation of National Income and Expense Budget (UU APBN), mainly those from the year of 2005 – 2009. Focusing on the expenditure policy which obviously lays within this regulation resulted in its placement as the main material during the research. The result of this research shows that Indonesia surprisingly has the lowest military budget compared to another ASEAN countries. This is thus affecting the management of its defense, especially the management of main tools for weapon system, as from this low budget for military mainly are allocated for the expenditure of the employer, not for the development of the defense system. It can be concluded that the Legislative Body is a very determinant actor in deciding the amount of any state’s expenditure through its budgeting right that lays within the regulation of National Income and Expense Budget. The low budget of military affects the management of national defense, especially those related to main tools for weapon system, while the available alternative that might become the solution to this problem is by building such a military cooperation with other countries and optimizing the use of domestic military tools.

Kata Kunci : Pengaruh kebijakan, Anggaran pertahanan, Manajemen pertahanan