Kajian kritis penyelenggaraan tugas dan fungsi (PTF) kementerian pertahanan di daerah

SANTOSO, Puguh, Dr. Armaidy Armawi, M.Si

2010 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan fungsi pertahanan di daerah yang di lakukan oleh Kodam, kendala yang dihadapi PTF Kementerian Pertahanan di daerah dan rancang bangun model serta implikasi PTF Kementerian Pertahanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menekankan pada pengumpulan data dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan). Data penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan dalam bentuk buku, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ditunjukkan bahwa, penyelenggaraan pertahanan di daerah memiliki kendala dalam pelaksanaan kebijakan pertahanan di daerah, kurang sinergitasnya para pemangku kepentingan, belum adanya payung hukum dan kurang optimalnya kinerja PTF Kementerian Pertahanan di daerah. Oleh karena itu, perlu ditata kembali PTF Kementerian Pertahanan di daerah ke dalam kelembagaan fungsional yang mencakup lingkup dan fungsi pemerintahan dalam wujud instansi vertikal Kementerian Pertahanan di daerah. Dengan kata lain, hasil transformasi akan mendapatkan nilai efektifitas dalam mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kontinuitas tugas-tugas pemerintahan di bidang pertahanan antar Pemerintahan Daerah dengan instansi vertikal terkait lainnya di daerah. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa, PTF Kementerian Pertahanan harus di restrukturisasi sebagai wujud nyata pemenuhan tuntutan reformasi birokrasi penyelenggaran pertahanan negara. Dalam pada itu dibentuk Pelaksana Tugas Pokok (PTP) instansi baru vertikal Kementerian Pertahanan di daerah yang mengemban kepentingan pertahanan negara. Penyelenggaraan pertahanan negara pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang dilakukan

This study aims is to understand how the defence function is carried out by the military area command (Kodam) as the executer of tasks and functions (PTF) of the Ministry of Defence (MoD) at the area level, what constraints are faced by the PTF of MoD in the area and how will the future model be designed and the implication of the PTF of MoD. This study uses qualitative descriptive method which emphasizes the collection and analysis of written texts (literature study). The research data was gathered from library materials in the forms of books, journals, websites, and other literature sources. The study shows that constraints in carrying defence function at the area are mainly in the implementation of defence policy, which is less synergetic measures among the stakeholders; no legal base for the PTF of MoD, and thus, less optimal performance of the PTF of the MoD in the area. Therefore, the MoD should rearrange the PTF of MoD at the area level to become functional institutions of the government in the form of Vertical Institutional Agencies of the Ministry of Defence at the region. As the result, the transformation will gain effectiveness in coordination, integration, synchronization and continuity of defence tasks by the government, especially between the Regional Government and other relevant vertical agencies in the area. The study concludes that, PTF of MoD must be restructured as a concrete manifestation of bureaucratic reform in the national defence. As part of this restructure, the study proposes the formation of a new vertical institution of the Ministry of Defence in an area, which can be named as Main Duty Executer (PTP) of the MoD, which will safeguard the interests of national defence at the area level. This restructure will help the implementation of a view that national defence is one of essentially governmental functions performed nationally to ensure the realization of national interests.

Kata Kunci : PTF Kementerian pertahanan di daerah,Reformasi birokrasi,Restrukturisasi birokrasi