Desain organisasi sebagai suporting kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan Yogyakarta

MARGANINGSIH, Diany, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian tentang desain organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)Yogyakarta yang tepat ini penting dan dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan KPH Yogyakarta dalam mengemban tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan.Desain organisasi yang tepat akan menciptakan organisasi yang efektif.Pembentukan organisasi KPH yang diatur dalam peraturan kehutanan (PP No.6/2007 jo PP No. 3/2008), dalam implementasinya memunculkan kompleksitas tersendiri terkait dengan peraturan desentralisasi (PP No. 38/2007 dan PP No.41/2007). Organisasi KPH Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan PP No. 41/2007 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY No. 36/2008 dalam bentuk UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY dengan nama Balai KPH Yogyakarta.Sebagai UPTD, struktur organisasi Balai KPH Yogyakarta dinilai minim dan tidak memadai untuk mengemban tugas pengelolaan sebagian besar kawasan hutan di Provinsi Yogyakarta. Di samping itu, tidak dapat mengakomodir unit kerja Bagian Daerah Hutan (BDH) dan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang selama ini ada ke dalam struktur organisasi. Kedua unit kerja ini masih diperlukan mengingat kawasan hutan DIY telah terbagi ke dalam BDH dan RPH serta terdiri dari pegawai yang menguasai teknis kehutanan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkombinasikan jenis penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan penelitian lapangan.Penelitian epustakaan yuridis normatif dilakukan untuk menganalisa kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan hutan dan ketentuan bentuk organisasi KPH,berdasarkan peraturan bidang kehutanan (UU No. 41/1999 dan PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008) dan peraturan pemerintahan daerah (UU No. 32/2004, PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007). Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk menganalisa kondisi riil KPH Yogyakarta. Hasil dari penelitian kepustakaan dan lapangan telah menemukan desain organisasi KPH Yogyakarta yang tepat. Tepat dalam arti memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan arah pengelolaan KPH,serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Desain ini dinilai dapat mengatasi permasalahan kelembagaan KPH Yogyakarta yang selama ini ada baik dalam hal disharmonisasi peraturan maupun teknis kehutanan.Restrukturisasi organisasi KPH Yogyakarta membutuhkan energi yang sangat besar dan upaya keras, karena melibatkan stakeholders dan aktor politik. Meskipun demikian, apabila dapat diimplementasikan dengan baik akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Untuk itu, Departemen Kehutanan harus membangun ruang dialog dan koordinasi dengan semua instansi terkait dan stakeholders, agar resistensi yang terjadi dapat diatasi dengan baik.

Research about the right organizational design of the Forest Management Unit (FMU) of Yogyakarta was important and necessary to strengthen the institutional FMU of Yogyakarta in carrying out the task of holding forest management. Appropriate organizational design will create an effective organization. The formation of the FMU organization that was arranged in the forestry regulation (the Government Regulation No. 6/2007 Jo No. 3/2008), its implementation raises its own complexities associated with the decentralization regulation (the Government Regulation No. 38/2007 and No. 41/2007). The organization FMU of Yogyakarta which was formed based on the Government Regulation No. 41/2007 determined by the Governor Regulation of DIY No. 36/2008 in form of Technical Unit Forestry Service and DIY Province Plantation (UPTD) with the name of Hall FMU Yogyakarta. As UPTD,organizational structure of Hall FMU of Yogyakarta minimal and not considered adequate for the task of managing the majority of forest areas in Yogyakarta province. In addition, the unit can not accommodate the work unit of Forest Regions Section (FRS/BDH) and the Forest Management Resort (FMR/RPH) that up till now was in the structure of the organization. Both units are still required considering DIY forest region had been divided into FMR and FRS and consisted of mastering the technical forestry staff.This study uses qualitative methods to combine the type of research is normative juridical literature and field research. The research normative juridical literature conducted to analyze the provincial government’s authority in the forest management and the provisions of the form organizational FMU, was based on the regulation of the forestry sector (Act No. 41/1999 and Government Regulation No. 6 / 2007 jo PP No. 3 / 2008) and local government regulations (Act No. 32/2004,Government Regulation No. 38/2007 and No. 41/2007). While the field research conducted to analyze the real conditions of FMU of Yogyakarta. Results from the literature and field research has found the right organizational design of FMU of Yogyakarta. Right in the meaning is adequate to perform the duties and functions, in accordance with the direction of the management of FMU, and does not conflict with applicable legislation. This design considered to be able to overcome the institutional problems of FMU Yogyakarta that up till now existed either in the matter of disharmony of the regulation or technical forestry.Restructuring the organization of FMU Yogyakarta needed very big energy and hard efforts, because it involved stakeholders and the political actors.Nevertheless, if it could be implemented well it would give the further big impact. So,the Ministry of Forestry must build dialogue space and coordinate with all the related agencies and stakeholders, so that resistance that happened could be overcome well.

Kata Kunci : Desentralisasi, Kewenangan pengelolaan hutan, Organisasi KPH, Decentralization, Forest Management Authority, FMU Organization