Upaya pemerintah desa dalam menyikapi keterlambatan penyaluran alokasi dana desa :: Studi di Desa Gunung Meriah dan Desa Pegagan Julu III Kabupaten Dairi

UJUNG, Terang Dewi Susantri, Prof. Dr. Agus Dwiyanto

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Alokasi Dana Desa merupakan wujud desentralisasi keuangan kepada desa. ADD sangat berguna bagi desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, masa tahun anggaran adalah 1 Januari s/d 31 Desember maka proses pengelolaan ADD menyesuaikan terhadap aturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyebab keterlambatan penyaluran ADD dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebelum desa menerima ADD. Dalam proses penyaluran ADD, apabila komunikasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan terjalin dengan baik maka akan tercipta efektivitas. Sebaliknya, jika terjadi kesalahpahaman maka akan terjadi kendala-kendala. Hal tersebut juga berkenaan dengan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung baik dari segi kuantitas dan kualitasnya. Komunikasi dan sumber daya harus didukung pula kecenderungan pelaksana kebijakan. Kecenderungan yang negatif akan menghambat namun kecenderungan yang positif akan mendukung proses penyaluran ADD berlangsung sesuai aturan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data adalah informan kunci dan snowball. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data kemudian mereduksi sebelum mengkategorisasikan lalu membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi yang berlangsung diantara kabupaten dengan desa berjalan dengan baik dengan pemahaman yang benar. Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang rendah dan pemanfaatan fasilitas yang tidak maksimal menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyaluran ADD. Kecenderungan pelaksana kebijakan bersifat negatif sehingga mengakibatkan siklus pengelolaan keuangan desa tidak berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tetap berlangsung namun tidak maksimal. Hal ini dikarenakan sumber pembiayaan yang sangat minim dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Dengan demikian diharapkan pemerintah kabupaten konsisten memberikan pembinaan berupa pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi untuk meningkatkan kualitas aparatur desa, meningkatkan kesejahteraan aparatur desa melalui penambahan penghasilannya, melakukan revisi khususnya Pasal 65 Perbup Nomor 03 Tahun 2008 dan menambahkan salah satu pasal mengenai sanksi bila terjadi keterlambatan proses pencairan ADD.

Village Allocation Fund (ADD) is a form of financial decentralization to the village. ADD is very useful to the village to support the management of governance, development and community. As stipulated in Law No. 17 of 2003, during the budget year is January 1 until December 31 then the process of managing ADD adjust to the rule. The purpose of this study is to analyze the cause of the delay distribution of ADD and to know the efforts made by the government in carrying out government duties village, village development and community before receiving ADD. If the communication between policy makers and implementers well maintained, a good effectiveness. Conversely, if there is a misunderstanding then there will be constraints. It is also related to the readiness of human resources and support facilities in terms of both quantity and quality. Communication and resources should be supported also disposition policy implementers. Negative disposition which will hamper the positive disposition but will support the process of ADD going by the rules. This study uses qualitative methods to the descriptive approach. Sources of data were key informants and snowball. Technique of collecting data through interviews, documentation and observation. Data analysis begins with collecting data and then reduced prior to categorize and make conclusions. Results showed that communication took place among the districts with the village goes well with true understanding. Human resources that the village government apparatus is low and the maximum utilization of the facilities did not become one of the causes of delays in disbursement of ADD. The disposity of the policy implementers are negative thus resulting in financial management cycle of the village is not run well. Implementation of the tasks of government, development and societal progress, but no maximum stay. This is because the financing sources are minimal and that public participation is still low. Thus, local governments are expected to consistently provide guidance in the form of training / technical assistance / dissemination to enhance the quality of village officials, village officials to improve welfare through increasing their income, make revisions in particular Article 65 Perbup Number 03 Year 2008 and adds one chapter on sanctions in case of delays in the process ADD withdrawals.

Kata Kunci : Komunikasi,Sumber daya,Kecenderungan dan tindakan