Implikasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua terhadap prifesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Papua

GANAPI, Epi, Prof. Dr. Yeremias T. Keben

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Provinsi Papua sebagai salah satu daerah di Indonesia yang oleh pemerintah diberikan status otonomi khusus melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus). Konsekuensi logis dari keberadaan UU Otsus tersebut adalah berdasarkan makna yang terkandung dalam Pasal 27 UU Otsus memberikan peluang kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Papua untuk menetapkan kebijakan kepegawaian yang berbeda atau menyimpang dengan kebijakan kepegawaian yang ditetapkan Pemerintah. Fenomena yang terjadi adalah adanya kebijakan tersebut menyebabkan setiap kebijakan pemerintah Provinsi Papua memberikan prioritas kepada masyarakat asli Papua, bahkan dalam hal-hal tertentu mengabaikan aturan-aturan normatif tentang kepegawaian. Hal ini jika tidak dicermati secara baik akan berdampak terhadap profesionalitas aparatur pemerintah provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui dan menganalisis tingkat profesionalitas aparatur pemerintah provinsi Papua, (b) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi UU Otsus terhadap terciptanya profesionalitas aparatur pemerintah Provinsi Papua. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dan tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi (data sekunder). Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah melalui tiga kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Thoha Miftah mengemukakan bahwa untuk memperoleh pemerintahan yang bersih sangat tergantung pada 4 (empat ) faktor, diantaranya adalah pelaku-pelaku dari pemerintahan, yaitu ditentukan oleh kualitas sumberdaya aparaturnya, dan kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan (visionary), demokratis dan responsif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian penulis yaitu menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur pemerintah provinsi Papua masih rendah,yaitu dalam menciptakan ide-ide baru, melakukan inovasi serta merespon aspirasi perangkat daerah dan masyarakat masih belum optimal. Rendahnya profesionalitas terutama disebabkan oleh penafsiran secara salah terhadap UU Otsus. Sebagai bentuk solusi terhadap profesionalitas aparatur yang rendah, maka : 1. perlu dilakukan sosialisasi terhadap aparatur khususnya aparat pelaksana tentang visi dan misi, peningkatan pendidikan aparatur, perbaikan model kepemimpinan, reformasi atau perampingan struktur organisasi pemerintahan daerah, dan perbaikan sistem penghargaan. 2. penggunaan instrument UU Otsus Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua harus dilakukan secara berhati-hati, yaitu selain harus melakukan keberpihakan terhadap orang asli Papua, maka harus memperhatikan kemampuan dan keahlian aparatur.

Papua as one of the province in Indonesia which special autonomy is given by the central government trough regulatiom Nomor 21, 2001 about special authonomy for Papua Province (UU Otsus). A logical consequence of the special autonomy regulation, based on the meaning stated on section 27, is giving a chance to lacal government in Papua to draw up a policy on its official, and it is different with that central government makes. The phenomena happened by drawing up the policy cause every policy made by Papua government gives hight priority to native of Papua society, even in some cases they ignore the regulation norm officialdom. If we do not pay attention to this case well, so it is able to cause a big impact on the Papua Province’s government official professionalism. The writer aims this research : (a) to know and to analyze professionalism level of Papua government officials, (b) to know and to analyze special autonomy regulation’s impact on creating profesianalism of Papua government official. To get the data, the writer used a descriptive reseach as his research design. He did observations, interviews and documentary studies (secondary data). Moreover, to analyze the data the writer passed 3 (three) activeties : data reduction, data presentation and summary collection or verification. Thiha Miftah stated that to have a clean government depends on 4 (four) factors ; those are government subject, determined by human resource quality and moral characters of public regulations leadership, visionary, democratic and responsive. This goes with the research’s outcome. The writer finds out that Papua government official is lack of professionalism, in creating new ideas, making and innovation and responding the aspiration of the civil those come in low level. The lack of professionalism caused by misunderstanding on special antonomy regulation. After describing the data, the writer concludes that lack professionalism shown by local government in Papua is able to the decrease by following the steps below : 1. It is important to do a socialization for the local government especially the implementer about vision and mission of the regulation, improve education for local government officials, Leadership models improvement, reformation or decreasing the structure of local government organization snd improve appreciation giving system. 2. The usage of Papua special autonomy regulation instruments in conducting governance in Papua Province should be done carefully, it means that to pay attention to both of native people of Papua and also their ability in conducting the governance.

Kata Kunci : Otonomi khusus,Provinsi Papua,Profesionalisme aparatur pemerintah