Pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah untuk PNS pada PT. Bank Nagari (Persero) Sumatera Barat

JAYADISMAN, Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk Pegawai Negeri Sipil pada PT Bank Nagari (Persero) Sumatera Barat, bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis proses pelaksanaan perjanjian dan juga mengambarkan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian tersebut serta selanjutnya dianalisis penyebab terjadinya untuk selanjutnya didapat solusi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau disebut juga socio-legal research, yaitu menelaah permasalahan lapangan yang ada di kaji berdasarkan atas materi hukum atau peraturan-peraturan yang ada. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu tepatnya di PT Bank Nagari (Persero) Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Subyek/responden penelitian adalah pihak PT Bank Nagari, Bendaharawan Gaji PNS dan PNS itu sendiri, dimana pemilihan sampel dilakukan secara purposive. Alat penelitian digunakan adalah pedoman wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT Bank Nagari (Persero) Sumatera Barat dalam tempo 3 (tiga) tahun terakhir mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, ternyata sudah berjalan dengan sangat memuaskan dan terjadi tren peningkatan pengembalian kredit, hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata tingkat pengembalian kredit 95,77%. Namun disini juga didapat temuan bahwa tahun 2007 s.d. 2009 terjadi penurunan debitur KPR dari kalangan PNS sebesar 50,67%. Penurunan ini tidak terjadi karena kasus wanprestasi tetapi disebabkan hal lain yang tidak terkait dengan fokus penelitian ini. Kemudian juga dijumpai permasalahan utama dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah untuk PNS ini yaitu terjadinya tunggakan pembayaran kredit. Hal ini terjadi karena kelemahan sistem administrasi persyaratan kredit yang masih longgar dan tidak antisipatif terhadap kemampuan PNS dalam menunaikan kewajibannya.

The research about the Implementation of Home Ownership Loan Agreement for Civil Servants at PT Bank Nagari (Persero) in West Sumatra, is intended to describe and analyze the process of implementing the agreement and also portray the problems arising from the implementation of the agreement, and hereinafter analyzed to further the cause of the problem solution is obtained. This research is empirical-legal-research or it is called as socio-legalresearch, it is reviewing the existing problems in the field based on material studied law or existing regulations. Type of research is the library research and field research. This research was conducted in West Sumatra province, which is precisely in PT Bank Nagari (Persero) West Sumatra and the Civil Service Agency West Sumatra Province. The subject/research respondents are the party of PT Bank Nagari, Treasurer Salaries of civil servants and civil servants, which is conducted in a purposive sample selection. Research tool used was interview guide. The data were analyzed qualitatively. Based on the analysis of survey data, it can be concluded that the process of implementation of Home Ownership Loan Agreement for Civil Servants at PT Bank Nagari (Persero) in West Sumatra within 3 (three) years starting from 2007 until 2009, it has been running with very satisfactory and there was a trend of increasing loan repayments, it is proved with an average repayment rate of 95.77%. However, the findings obtained here also that the year 2007 till 2009 decline in mortgage loan borrowers from among civil servants amounted to 50.67%. This decline did not occur due to breach of contract cases but due to other things that are not related to the focus of this research. Then also the main problems encountered in the implementation of home ownership loan agreement for civil servants, namely the occurrence of delinquent loan payments. This occurs because of the weakness of administrative systems that are still loose credit requirements and are not adaptable to the ability of public officials in fulfilling their obligations.

Kata Kunci : Perjanjian,Kredit pemilikan rumah,Pegawai Negeri Sipil