Pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai negeri sipil dan akibatnya terhadap ketetapan penerbitan surat perintah pencairan dana

WIBOWO, Nugroho Adi, aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat (2) hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat serta cara penyelesaiannya (3) akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat terhadap penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilengkapi dengan data empirik berupa kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai negeri pusat. Data faktual yang diperoleh dikaji dan dibandingkan dengan teori-teori hukum dan norma-norma hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat dilaksanakan dengan kegiatan penyerahan data base pegawai yang meliputi data elektronik dan data yang berupa kartu pengawasan belanja pegawai perorangan dilengkapi data pendukung kepegawaian. Dengan demikian, kewenangan KPPN dalam melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen kepegawaian dialihkan kepada satuan kerja kementrian negara/ lembaga. Walaupun Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 37/PB/2009 sebagai salah satu landasan hukum pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat masih memiliki permasalahan dalam kewenangan pembentukannya, pelaksanaan pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat membawa akibat penerbitan SP2D Belanja Pegawai oleh KPPN Jember membutuhkan waktu yang lebih singkat dari sebelum dilaksanakannya pengalihan pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat.

This research has objectives to determine: (1) the implementation of administrative management transfer on central government’s employees expenditures; (2) current obstructions on the administrative management transfer on civil servant expenditures and its solutions; (3) possible implications from the implementation of administrative management transfer on central government’s employees expenditures on the accuracy of cash withdrawal orders (SP2D) published by State’s Treasury Office (KPPN). This is a legal normative research supported with actual data from the implementation of administrative management transfer on central government’s employee expenditures on KPPN as the empirical data. The empirical data are reviewed and compared with theories of law and norms of positive laws. Based on the research, the administrative management transfers on central government’s employees expenditures is implemented with the transfer of employee database consisting of electronic data and control cards for employee expenditures as well as official personnel data. Therefore, the authorities of KPPN on employee document registration and storing are transferred to task forces on state ministries or agencies. The Regulation of Directorate General of Treasury No. 37/PB/2009 as the legal basis for the implementation of administrative management transfers on central government’s employees expenditures; still has several problems especially on the delegation of regulatory authorities. However, with the administrative management transfer, KPPN Jember could publish cash withdrawal order (SP2D) on employee’s expenditures faster than using the previous methods when the administrative management hasn’t been transferred.

Kata Kunci : Pengalihan,Belanja pegawai,Penerbitan SP2D