Pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

PRIYANTO, Budi, Prof. Dr. Muchsan, S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tesis ini meneliti tentang pemeliharaan benda sitaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun permasalahan yang diteliti adalah lembaga-lembaga mana yang diberi kewenangan dalam pemeliharaan benda sitaan negara, dapatkah dibenarkan secara yuridis normatif pemeliharaaan benda sitaan negara yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan jika sudah ada Rupbasan, serta langkah-langkah apa yang ditempuh dalam upaya mengefektifkan pemeliharaan benda sitaan negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara. Dari penelitian ini dapat diketahui kesenjangan yang terjadi antara das sollen dengan das sein. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan benda sitaan negara adalah Rupbasan. Apabila di suatu wilayah telah ada Kantor Rupbasan maka pemeliharaan benda sitaan negara yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan serta pengadilan dapat digolongkan dalam perbuatan yang tidak tepat (onjuist). Adapun dasar hukum dalam melakukan pemeliharaan benda sitaan negara adalah Pasal 44 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk mengefektifkan pemeliharaan benda sitaan negara adalah dengan mewujudkan koordinasi diantara Rupbasan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan khususnya dalam pengelolaan benda sitaan negara sehingga ada saling pelaporan terhadap kondisi benda sitaan negara. Selain itu perlu adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) diantara Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dalam pemeliharaan benda sitaan negara.

The theme of this thesis is maintenance of goods confiscated by state based on legislation. As for problems that is accurate is which institutes is given by authority in maintence of goods confiscated by state based on legislation, can be confirmed in yuridis normatif maintenance of goods confiscated by state done by police, Attorney’s office, and court if there are Rupbasan, and what is the effort to get effectivity in maintenance of goods confiscated by state. This research is a normative juridical research, that is research by explaining the provisions of the legislation in force, associated with the existing reality in the field, and then analyzed by comparing between the demands of the ideal values that exist in legislation with the fact in the field. For that research is done by using the research literature that comes with the field research, that is by using interview method. From this research can be seen that the gap between das sollen and das sein. From research done it is known that institutes given authority by law and regulation in maintenance of goods confiscated by state is Rupbasan. If there are Rupbasan in a region hence maintenance of goods confiscated by state that done by police, attorney’s office and court assumed is imprecise. As for legal fundament in doing maintenance of state confiscated goods object is Section 44 KUHAP ( Procedure of criminal code). As for the solution which can be take to reach effectivity in maintenance of goods confiscated by state is by realizing coordination between Rupbasan, Police, Attorney's Office and Court especially in management of goods confiscated by state so that there are is each other reporting to condition of goods confiscated by state. Besides needing existence of Joint decree (SKB) between Republic of Indonesia Police, Supreme Attorney's Office, Supreme court, and minister of law and human right especially in maintenance of goods confiscated by state.

Kata Kunci : Pemeliharaan,Benda sitaan negara, maintenance, goods confiscated by state