Pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah :: Studi pada BPK-RI Perwakilan Provinsi DIY

SETYAWAN, Dedi, Aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan langkah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan meneliti data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan fungsi pengawasan dan didukung oleh penelitian lapangan di BPK-RI Perwakilan Provins i DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah melalui pemeriksaan keuangan mendorong perbaikan pada pengelolaan keuangan daerah, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan, yaitu harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang mendukung belum lengkap dan adanya rumusan aturan yang belum jelas. Untuk menyelesaikan hambatan yang dialami tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap peraturan atau perbaikan melalui program legislasi dan membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan membuat peraturan lebih lanjut dalam rangka mendukung pelaksanaan funngsi pengawasan BPK terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah.

This research aims to describe the implementation of the controlling function of The Audit Board of the Republic of Indonesia on the accountability of the local goverment financial, the obstacles encountered in the implementation of the controlling functions and alternative solution that can be done to solve the obstacles. This reseach method applied normative juridicial legal research by examining secondary data consist of Indonesian regulations related to the controlling function and supporting by field research at BPK-RI representatives of the DIY Province. The result of this research shows, that the implementation of the controlling function of The Audit Board of the Republic of Indonesia on the accountability of the local goverment financial through financial audit leading to improvement in the financial management, but in the practice there are obstacles, harmonizatiton and synchronization of regulations, regulations that support controlling function are incomplete and formulating rules are unclear. To solve the obstacles, things can be done are judicial review of the regulation or harmonize and synchronize through legislation program and making further regulation. Therefore its important to harmonize and synchronize the regulation and create regulations in order to support the implementation of the controlling function of The Audit Board of the Republic of Indonesia on the accountability of the local goverment financial.

Kata Kunci : Fungsi pengesahan,Badan Pemeriksa Keuangan,Pertanggungjawaban,Keuangan daerah