Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru

ARIADI, Aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru. Beranjak dari tujuan penelitian tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 terhadap sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru, Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam hal penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, serta langkah-langkah hukum yang ditempuh dalam mengatasi kendala penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris-normatif dan analisanya bersifat diskriptif-kualitatif. Adapun cara pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen dan penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Dari hasil penelitian dapat diungkapkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Tatacara Penerbitan Sertifikat Kesempurnaan, Pas Kapal dan Registrasi Kapal perlu di sempurnakan dengan mengadopsi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, terutama mengenai lembaga penyelenggara pelayan publik, peran serta masyrakat dan sanksi bilamana terjadi kelalaian dalam hal pelayanan. Dengan demikian diharapkan terjadi komunikasi yang inten antara masyarakat selaku pengguna layanan dengan penyelenggara layanan sertifikasi transportasi laut antar pulau di Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya dengan komunikasi yang inten tersebut akan menjadi media sosialisasi yang efektif dan nantinya masyarakat tidak enggan melakukan sertifikasi maupun meregistrasi kapalnya.

The purpose of this research is to examine the application of Law number 25 on 2009 to the certification of inter-island sea transportation in Kotabaru Regency. From the purpose of this research were formulated several issues namely: Application of Law Number 25 on 2009 to the certification of inter-island sea transportation in Kotabaru Regency, the difficulties in application of Law number 25 on 2009, and legal efforts to overcome the difficulties in application of Law Number 25 0n 2009. This research can be categorized as empirical normative research and its analysis is descriptive qualitative. Data were collected by studying document and field research that use interview method with respondents who have connections with the object of research. The result of this research shows that Regional Regulation Number 2 on 2003 on Procedure of Publication Perfection Certificate, Ship Pass and Ship Registration need to be improved by adopting of Law Number 25 on 2009 on Public Service especially public service institution, the role of public and penalty if there is negligence on service. Accordingly, intense communication is expected between public as service user and certification service institution of inter-island sea transportation in Kotabaru Regency. Moreover, intense communication will be effective socialization media and people will not be reluctant neither propose certification nor registering their ships.

Kata Kunci : Undang,undang Nomor 25 Tahun 2009,Pelayanan publik,Sertifikasi transportasi laut antar pulau,Kabupaten Kotabaru, The Law number 25 on 2009 on Public Service and certification of inter-island sea transportation in Kotabaru Regency