Konsep kepemilikan folklore dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional :: Sebuah studi perbandingan

MAHMASHANI, Shabi, Prof. Emmy Pangaribuan, S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini mengungkapkan secara mendetail mengenai kelebihan dan kekurangan konsep kepemilikan folklore dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, RUU Ekspresi Budaya Tradisional dan konsep perlindungan folklore seperti apakah yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan peranan pemerintah dalam melindungi folklore yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh, baik yang berasal dari pustaka ataupun hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan data primer. Adapun data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan baik dari buku maupun jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Kepemilikan folklore yang digunakan oleh UUHC 2002 adalah konsep penguasaan oleh negara, hal ini memiliki banyak kelemahan dalam segi pengaturan. Selain itu, pengaturan folklore dibawah rezim hak cipta dinilai kurang tepat. Sedangkan RUU Ekspresi Budaya Tradisional mengakomodasi sistem komunal. Selain itu, pengaturan dalam RUU Ekspresi Budaya Tradisional dalam beberapa hal sudah bagus (2) Negara memiliki beberapa peranan yang sangat penting dalam melindungi dan mengelola folklore. Beberapa peranan penting tersebut meliputi peran hukum dan non hukum.

This reseach reveal in detail about the advantages and disadvantages of the ownership concept of Folklore in Law No. 19 of 2002 on copyright, the Draft Bill of Traditional Cultural Expressions and Folklore, also whether the concept of protection in accordance with the conditions of the Indonesian culture. In addition, this study also explore the role of government in protecting Indonesian folklore. This research is a normative research. The method of analysis which used in this research is descriptive qualitative. Qualitative research is used to analyze the primary data, the literature or the results of interviews with the resource person. This research was conducted at the Department of Culture of Yogyakarta Province. In this reseach, data obtained from the Cultural Office of Yogyakarta Province is the primary data. The secondary data is obtained from literature research both from books and journals. The results found that: (1) Ownership of folklore that is used by UUHC 2002 is state custodian system, which has many weaknesses. In addition, Folklore which is governed under copyright regime considered not suitable. While Draft Bill on Protection and Commercialization of Traditional Cultural Expression accomodate communal system, which is the indigenous people become the folklore’s custodian (2) The state has several very important role in protecting and managing Folklore. Some of the important role that includes the legal and non legal.

Kata Kunci : Kepemilikan,Folklore,Masyarakat adat,Negara, Ownership, Folklore, Indigenous people, State