Pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

ANINDYAJATI, Titis, Aminoto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penulisan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Tujuan obyektif yaitu penulisan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi, untuk mengetahui faktor-faktor hukum penghambat pelaksanaan perizinan dan upaya hukum yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan perizinan bidang investasi di kawasan industri Kabupaten Bekasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Adapun tujuan subyektif yaitu penulisan penelitian ini dilakukan untuk melengkapi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis di Universitas Gadjah Mada. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Disamping itu juga dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi untuk melengkapi data serta menunjang data yang diperoleh dari subyek penelitian. Metode analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun hasil penelitian seperti studi dokumentasi dan wawancara di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Data primer diperoleh dari BPPT Kabupaten Bekasi sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran kepustakaan seperti peraturan perundangundangan, buku-buku, jurnal nasional dan koran. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: Pelaksanaan perizinan usaha industri di Kabupaten Bekasi ,sebelum adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) di Kabupaten Bekasi sebagai perwujudan dari pelaksanaan ketentuan dari Pasal 25 dan 26 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, masing-masing izin usaha industri dilakukan oleh Dinas Daerah terkait di Kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun, setelah diberlakukannya UUPM yang baru salah satu pasalnya mengatur Pengesahan dan Perizinan Perusahaan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perizinan bidang investasi dilakukan melalui pelayanan satu atap yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Adapun beberapa hambatan hukum dalam pelaksanaan perizinan, yaitu Faktor Sistem Perizinan, Faktor Peraturan Perundang-undangan yang terkadang saling tumpang tindih, Faktor Aparat Pemerintah Daerah, dan Faktor Kurangnya Anggaran Pemerintah Daerah. Beberapa upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain: melakukan inisiatif-inisiatif dalam memberikan pelayanan, perbaikan-perbaikan beberapa peraturan daerah atau bupati, memperbaiki kebijakan rotasi pegawai, dan meningkatkan anggaran untuk BPPT Kabupaten Bekasi.

The writer has two main purposes in writing this thesis; they are the objective purpose and the subjective purpose. In relation to the objective purpose, the writing of this thesis is intended to perform the analysis on how the implementation of Investment Permit in the Industrial area of Bekasi Regency, to understand the factors of law affecting and the effort of law to overcome of Investment Permit in the Industrial area of Bekasi Regency after the Enactment of Law Number 25/2007. In relation to the subjective purpose, the writing of this thesis is to fulfill the pre-completion conditions to conclude the education in Business Law Graduate Programme Gadjah Mada University and obtain the master degree in business law. The method utilized in writing this thesis is the normative law research. Moreover, this research also combined with limited field research method. The limited field research method is performed to support primary data directly from the subject of the research. The qualitative analysis method is used to describe and explain the data either from theory or literature review and interview in the field. The location of this research is in The Central Permit Service Body or Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) in Bekasi Regency, West Java. The primary data is obtained from BPPT in Bekasi Regency. Furthermore, secondary data is obtained from literature review such as the laws, government regulations, books, national journal and newspapers. The results of the analysis performed in this thesis are: the writer concludes that the implementation of investment permit in Bekasi Regency before The Central Permit Service Body or BPPT in Bekasi Regency is held, as like mentioned by Article 25 and 26, The Law Number 25/2007 concerning Investments, the investment permit is used to do by each regional government services in Bekasi Regency based on their own authority. However, after The New Law on Investments is declared that one of the articles is obtained the company validation and licensing through One-stop integrated services, BPPT Bekasi Regency is expected to make easier and faster the investment permits in Bekasi regency.The obstacle factors of law are the investment permit system, the overlapping regulation, the lack of human resources, and infrastructure and capital resources because of lower budget from regional government of Bekasi. Some efforts has been done by Bekasi government to overcome the obstacle factors such as improving the regional regulation and the rolling staff policy, initiating action in services, and increasing the budget of BPPT Bekasi Regency.

Kata Kunci : Perizinan investasi, Kabupaten Bekasi, Penanaman modal