Perbandingan pengaturan kewajiban sosial perusahaan (CSR) dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

LAHOEDE, Muhammad Mufti Zulfikar I, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penenlitian mengenai Perbandingan Pengaturan Kewajiban Sosial Perusahaan (CSR) Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) Dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN ini bersifat empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam praktek penerapan ketentuan tentang Kewajiban Sosial Perusahaan (CSR) dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan penerapan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) pada Perusahaan Milik Negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan CSR maupun PKBL. Penelitian ini dilakukan di Surabaya dan Yogyakarta dengan mengambil sampel yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan melalui studi dokumen yang didukung oleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif . Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat perbedaan dan persamaan antara pelaksanaan CSR dengan PKBL. Perbedaan terdapat dalam hal penerapan sanksi, pengaturan tentang PKBL telah mengatur secara tegas masalah sanksi bagi BUMN yang tidak melaksanakan PKBL, sedangkan dalam UU Perseroan Terbatas belum mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi perusahaan swasta yang tidak melaksanakan CSR. Persamaan pengaturan mengenai CSR dan PKBL memiliki dasar filosofi bahwa perusahaan atau Persero dalam menjalankan kegiatan operasinya lebih melibatkan dan memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sistem pengawasan dalam pelaksanaan PKBL telah melibatkan pihak pemerintah terkait, sedangkan dalam pelaksanaan CSR peran pengawasan oleh pihak pemerintah masih sangat minim.

The research on CSR regulation in UU No. 40/2007 about Limited Liability Company compared with PKBL in UU No. 19/2003 about BUMN (State Owned Company) is an empirical research. This research is to get information about similarity and differences found in implementation of UU No. 40/2007 and UU No. 10/2003. This research also include how the system of control is done by the Government. This research is done is Surabaya and Yogyakarta. The mechanism of sampling is purposive sampling and using secondary data which is obtain from library probing, through a documentary study and also supported by primary data which is obtained directly from the field using data collecting tools question list and interviews. Collected data are analized qualitatively and compiled in a descriptive report on research result. Based on the research result, there are similarities and differences between the regulation implementation of CSR and PKBL. The similarities is involving the society and environmental issues as a basic philosophy for limited liability company as well as state owned company to implement CSR and PKBL. The differences is UU BUMN contained an article to put on a sanction towards state owned company which do not implement PKBL, while UU PT has not yet accommodate articles on sanction towards corporation which do not implement CSR. Other differences is, the control system of PKBL implementation has already been involving the role of the Government while in the case of CSR, the Government role, if any, is very limited.

Kata Kunci : Perbandingan,Kewajiban sosial perusahaan,PKBL