Pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi

SETYOWATI, Sulis, Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi masih mengalami kesulitan yang terletak pada hal membuktikan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berlandaskan asas presumption of innocence sudah tidak mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Oleh karena itu, upaya yang luar biasa dibidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan baru sebagai pengecualian kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bentuk hukum penyimpangan pembuktian itu salah satunya ialah menerapkan sistem pembuktian tebalik (omkering van het bewijslast/reversal burden of proof). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran terdakwa, jaksa dan hakim terhadap pelaksanaan sistem pembuktian terbalik pada proses persidangan tindak pidana korupsi dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem pembuktian terbalik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), cara pengumpulan datanya dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, dan wawancara. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dalam proses persidangan tindak pidana korupsi diterapkan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi belum maksimal, dimana Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Apabila Terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Tetapi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim masih mengalami kendala dalam menerapkan sistem pembuktian terbalik baik kendala yuridis dan non yuridis.

Repressive approach in fighting corruption is still experiencing difficulty lies in proving that the criminal act of corruption in court. The law of evidence in the Code of Criminal Procedure conventional grounded in the principles of presumption of innocence was not facilitate proof of corruption in court. Therefore, extraordinary efforts in the field of proof necessary to deviate from the general evidence law by entering the new provisions as exceptions in to Act No. 20 Year 2001 on Revision of Act No. 31 Year 1999 on Eradiction of Corruption (Act No. 31 Year 1999 as amended by Act No. 20 Year 2001). Legal forms of distortion of evidence that one of them is to apply the system of backward proof (omkering van het bewijslast/reversal Burden of proof). This research aims to determine the role of defendants, prosecutors and judges on the implementation of the system upside down in the process of proving corruption trial and identify the constraints faced in implementation of the proof system upside down. This kind of research is empirical legal research with used case approach, the way data collection is done by the research literature and field research. Data collection tool, which documents the study or library materials, and interviews. While the data analysis methods used in this study was descriptive qualitative. The results show that the proof in criminal proceedings applies corruption proof system is limited upside and balanced in accordance with the provisions of Act No. 31 Year 1999 as amended by Act No. 20 Year 2001 on Eradiction of Corruption, which the defendant has the right to prove that he was not committing a crime of corruption and must provide information about all their possessions and property of the wife or husband, children and property of any person or corporation who allegedly have links with the case concerned, but the prosecutor still has to prove the charges. If the defendant can prove those rights, that he had not committed a crime of corruption, does not mean that he does not convicted of corruption, because the Prosecutor was obliged to prove the charges. The judge decides a case based on evidence by the defendant and prosecutor, and judge based on knowledge. However, Public Prosecutor and the Judge still experience the constraints in implementing the system constraints of proof reversed both juridical and non-juridical constraints.

Kata Kunci : Sistem pembuktian terbalik,Proses persidangan,Tindak pidana korupsi, reverse proof system, the proceedings, criminal acts of corruption