Manajemen tanggap darurat bencana di Kabupaten Agam :: Studi penyaluran bantuan pada korban gempa bumi tgl 30 September 2009, di Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam Sumatra Barat

ASMI, Handria, Dr. Partini, S.U

2010 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan tanggap darurat, bagaimanakah sumber daya aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tanggap darurat, bagaimana pola koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pendistribusian bantuan, khususnya bantuan pangan, tenda dan kesehatan, permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pendistribusian bantuan serta untuk mengetahui kebijakan apa yang diambil pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini mengunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di dua kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Tanjung Mutiara. Adapun yang dijadikan sebagai narasumber adalah Camat dan aparat kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara, aparat kantor walinagari, kepala dinas sosial, masyarakat penerima bantuan, serta pendonor dan LSM yang terlibat dalam masa tanggap darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan tanggap darurat di kecamatan Lubuk Basung dan Kecamatan Tanjung Mutiara tidak berjalan dengan baik. Persoalan utama adalah terlihat dalam pengambilan suatu kebijakan, pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat, sehingga kebijakan pemerintah kurang terlaksana dengan baik dilapangan. Terjadi perbedaan yang mendasar dalam pendataan kerusakan di kedua kecamatan. Pendataan kerusakan rumah di Kecamatan Lubuk Basung dilakukan beberapa jam setelah bencana terjadi, sedangkan di Kecamatan Tanjung Mutiara pendataan baru bisa dilakukan keesokan harinya, hal ini terjadi dikarenakan Kecamatan Tanjung Mutiara berada di pesisir pantai, dan diperparah dengan rusaknya alarm tsunami, sehingga masyarakat menyelamatkan diri ke bukit yang terletak di Jorong Cacang tinggi yang berjarak 4 kilometer. Dalam alur pendistribusian bantuan di kedua kecamatan juga terjadi beberapa perbedaan. Penyaluran bantuan di Kecamatan Tanjung Mutiara lebih baik dari Kecamatan Lubuk Basung, karena pada Kecamatan Tanjung Mutiara alur pendistribusian dipersingkat. Partisipasi dan koordinasi dalam pendistribusian bantuan di kedua kecamatan tidak ada perbedaan. Pada umumnya pastisipasi masyarakat hanya dalam bentuk mengangkut serta membagikan bantuan, sedangkan dalam mengeluarkan ide atau gagasan serta kebijakan, masyarakat kurang dilibatkan. Sedangkan pola koordinasi terjadi pada masa tanggap darurat adalah koordinasi sering dilakukan secara informal, pertemuan dapat dilakukan dimana saja. Namun ketika ada pertemuan yang sifatnya penting dan harus didengar oleh semua kepala Jorong dan aparat tekait, maka pertemuan dilaksanakan di ruang aula kantor kecamatan. Koordinasi antara pemerintah kecamatan dengan LSM, NGO dan tim relawan lainya tidak berjalan dengan lancar. Pada umumnya tim relawan berjalan secara sendirisendiri. Saran yang diberikan adalah Pemerintah Daerah perlu melakukan tinjauan ulang dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen bencana selama ini, evaluasi dapat dilihat dari perumusan kebijakan, keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dan metode koordinasi yang dilakukan selama ini. Dengan demikian, pada masa yang akan datang diharapkan penanganan bencana dapat lebih baik.

Objective of this research was to study implementation of emergency response, governmental human resource in emergency response implementation, coordination pattern and people participation in distributing aid, problems occurring in aid distribution and policy taken by local government in disaster overcoming. This research used descriptive method with qualitative approach. Data was collected using in-depth interview, observation and documentation. The research was located in two districts (Lubuk Basung and Tanjung Mutiara). Informants were head of district and employee of Lubuk Basung and Tanjung Mutiara districts, employee of walinagari office, social office chief, people receiving aid, donors and NGO involved in emergency response period. The results indicated that in general implementation of emergency response in Lubuk Basung and Tanjung Mutiara district did not run well. The main problem was seed in policy making, where government did not involve community, so the policy was not implemented well in field. There is fundamental difference in collecting damage data in both districts. Identifying house damage in Lubuk Basung district was done some hours after disaster, while in Tanjung Mutiara district it was done in the next day due to Tanjung Mutiara district located in coastal area and aggravated with damaged tsunami alarm, which case people save theirselves to hill in Jorong Cacang Tinggi with distance of 4 kilometers. Aid distribution in both district indicated difference. In Tanjung Mutiara district, aid distribution was better than that in Lubuk Basung district, because in Tanjung Mutiara district distribution route was shortcut. There was no difference in participation and coordination in aid distribution at both districts. In general, people participation was carrying and distributing aid, while in creating ideas and policy people was less involved. In emergency response period, coordination was carried out informally, with meeting may be held any where. However, when there was important meeting that all Jorong heads and related officers should know, the meeting was done in hall of district office. Coordination between district government and NGO and other volunteer team did not run well. In general volunteer team run separately. As recommendation local government should make reexamine and evaluation over implementation of disaster management. The evaluation may be seen from policy formulation, people involvement in policy formulation and coordination method. Therefore, in the future, disaster management can be done better.

Kata Kunci : Manajemen bencana,Gempa,Tanggap darurat