Pengukuran kinerja pembangunan sektor pendidikan dasar di Indonesia :: Analisis data survai aspek kehidupan rumah tangga Indonesia tahun 2000 dan 2007

SINAGA, Ronny Dicky Wijaya, Dr. ambar Widaningrum, M.A

2010 | Tesis | S2 Magister Studi Kebijakan

Pendidikan menjadi isu penting, baik secara nasional maupun global. Untuk menilai maju/ tidaknya suatu negara salah satunya diindikasikan dengan mutu output pendidikan. Era otonomi memberikan harapan baru bagi rakyat dan negara ini. Idealnya, cita-cita otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran kinerja pembangunan pendidikan dasar di Indonesia (tahun 2000 dan 2007), mengingat kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) 9 tahun yang dicanangkan sejak tahun 1994 telah kehilangan pamornya ketika memasuki era reformasi dan awal otonomi daerah, sehingga diterbitkanlah Inpres 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dikuatkan kembali tujuan dan cita-cita Wajardikdas yang disinergiskan dengan tujuan MDGs bidang pendidikan dengan tahun target 2015. Menilai kinerja pembangunan pendidikan dasar terdiri dari 4 variabel, yakni Efektivitas Pendidikan (indikator: Angka Partisipasi Murni dan Angka Putus Sekolah), Efisiensi Pendidikan (indikator: Biaya Pendidikan), Kualitas Pendidikan (indikator: Nilai EBTANAS/UN) dan Pemerataan Pendidikan (indikator: Kualitas Pendidikan berdasarkan wilayah, gender dan status sosial). Penelitian ini merupakan analisis data sekunder, Survai Aspek Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) tahun 2000 dan 2007 (diolah secara cross sectional). Adapun populasinya adalah rumah tangga responden Sakerti 2000 dan 2007 dan sampelnya adalah anak berusia (7-15 tahun) setara pendidikan dasar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa APM SD mengalami penurunan sebesar 3,1%, namun SMP meningkat 5%. Sementara Angka Putus Sekolah SD meningkat sebesar 2,8% dan SMP menurun 0,2%. Rata-rata nilai EBTANAS/UN pada tahun 2000 (64,69) jauh lebih baik diband ingkan tahun 2007 (40,61), disebabkan kebijakan EBTANAS yang berbeda dengan UN. Biaya pendidikan juga meningkat secara drastis, selama 7 tahun berlalu, namun secara kuantitatif, jumlah siswa yang dipungut biaya pendidikan menurun secara signifikan. Perbedaan status IKK mempengaruhi bantuan beasiswa pendidikan dari pemerintah (nilai probabilitas tahun 2000 dan 2007, masing-masing 0,018 dan 0,000, probabilitas < 0,05). Dalam hal kualitas pendidikan yang diukur dari nilai UN, ternyata tidak ada perbedaan nyata antara nilai UN di kota maupun di desa (signifikansi 0,583 dan 0,374, sig > 0,05), demikian halnya dengan gender (laki-laki dan perempuan). Hal yang perlu diperhatikan yaitu: APM tingkat SMP yang masih jauh dari target nasional sehingga butuh perhatian ekstra, juga diperlukan komitmen yang kuat untuk meningkatkan nilai UN baik dari pihak pemerintah, sekolah, siswa dan orangtua siswa. Siswa miskin juga perlu mendapatkan perhatian dalam menuntaskan pendidikan dasarnya, secara khusus dalam hal pembiayaan.

Education become an important issue in national and global network. To asses a country, one of the indicator is the quality of education. Autonomy era gives a new expectation to this state and people. Ideally, the goal of autonomy is to improve the quality of life. This research is conducted for describing the result of education development in 2000 and 2007, considering the compulsory of basic education 9 years (Wajardikdas Policy) which has been running since 1994, has losing of its pamour when entering reform and early autonomy era, so that, the government released Inpres 5, 2006 about The national acceleration to accomplish the 9 years basic eduation and blind eradiction, to re-strengthened the target Wajardikdas which is synchronized with he educational purpose of MDGs 2015. To asses the performances of education are consist of 4 variables, namely: Effectiveness (indicators: student participation (APM) and stop school), Efficiency (indicator: The expense of education), Quality (indicator: EBTANAS/UN) and Equality (indicators: The quality of education by region, social status and gender) The results are, APM of SD was declined to 3,1%, but SMP increased 5%. Whereas, children who stopped school increased 2,8% but SMP declined 0,2%. The EBTANAS/UN mean in 2000 (64,69) was better than 2007 (40,61). The expense of education also increased drastically, although the amount of students who was collected the conribution was lower than in 2000. The difference of budgeting index (IKK) status influenced education assistance from the government (in 2000 and 2007, the probabilities were 0,0018 and 0,000, probability < 0,05). In equality variables, there was not difference between UN achievement of the urban and rural students (signifcance 0,583 and 0,374, sig > 0,05), so does gender (male and female). Points to be paid attention are: APM of SMP level which is lower than the national target, strong commitment is needed to increase the UN mean by school and students, and it is necessary to help the student of poor households to complete their basic education

Kata Kunci : Pendidikan dasar,Wajardiknas,Otonomi daerah