Kebutuhan perubahan dan hambatan perubahan pelayanan publik dari perspektif birokratik :: Studi pada Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Longkib

TUMANGGER, Muhammad Ali, Drs. Edi Prasetyo Nugroho, MBA

2010 | Tesis | S2 Manajemen

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan perubahan pelayanan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat perubahan pelayanan publik di Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Sultan Daulat, dan Kecamatan Longkib. Sumber informasi pada penelitian ini berjumlah 12 orang yaitu Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Danau Paris, Kecamatan Sultan Daulat, dan Kecamatan Longkib. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pada masing-masing kecamatan dan wawancara tak terstruktur dengan para sumber informasi serta dokumentasi. Metode analis data yang digunakan adalah Content Analysis dengan pendekatan Conventional Content Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan perubahan pelayanan publik di kecamatan adalah peraturan Bupati/Walikota tentang Standar Pelayanan Publik (SPP), Peraturan daerah/Qanun tentang Kecamatan, dan Sosialisasi kebijakan Pelayanan publik dari pemerintah pusat; faktor yang menjadi hambatan perubahan pelayanan publik di kecamatan adalah tidak ada sosialisasi kebijakan pelayanan publik dari pemerintah pusat, tidak ada Peraturan Bupati/Walikota tentang SPP, tidak ada Qanun tentang kecamatan, tidak ada dukungan SDM dan Personil, tidak ada dukungan anggaran, tidak ada dukungan sarana pelayanan publik untuk kecamatan dari pihak Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam.

The propose of this research is to formulate the needs of changes and to identify the barriers of changes of public services at subdistrict of Penanggalan, subdistrict of Danau Paris, subdistrict of Sultan Daulat, and subdistrict of Longkib. The source of information directly from 12 peoples who is the head of the subdistricts; the secretary of the subdistricts; and the head of public services at those subdistricts. Data collection to be done with observation in each subdistricts and unstructured interview with all informan, also completed with documentation. Content analysis with conventional content analysis approach has been used to be data analysis methods. The result shown that the needs of changes in public services of subdistricts are first, the rules of the head of region about the public services standard; the rules of dome or Qanun; and sociality of public services policy from central government. Second, the barriers is no sociality of public services policy from govenment; there is no rules from the head of region regarding the public services of standard; no Qanun; no supported by human resource and manpower; no special budget or post of financial; and there is no supported from public services for those subdistricts from subdivision of a regency of Aceh Singkil and Subulussalam town.

Kata Kunci : Kebutuhan perubahan,Hambatan perubahan,Pelayanan publik,Content analysis,Qanun,Perda,Kecamatan