Perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas :: Studi kasus PT Sanex Steel Indonesia

HIKMAH, Nikmatul, Prof. M Hawin, S.H., LL.M., Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang Pembubaran PT. Sanex Steel Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham terhadap pembubaran dan likuidasi PT. Sanex Steel Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran notaris dalam proses pembubaran dan likuidasi PT Sanex Steel Indonesia. Penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham terhadap Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas, adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan. Guna menunjang dan melengkapi data, maka penulis melakukan penelitian lapangan. Hasil penelitian dan kajian penulis menunjukkan bahwa penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan likuidasi terhadap PT Sanex Steel Indonesia. Pemohon pembubaran perseroan tersebut bukan lagi pemegang saham perseroan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Usaha mendapatkan perlindungan hukum diperoleh setelah para pemegang saham mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap HGK pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada akhirnya mengeluarkan putusan No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. yang mengabulkan gugatan PT SSI yang pada intinya menyatakan bahwa HGK sudah tidak lagi sebagai pemegang saham PT SSI. Dengan demikian pembubaran yang diajukan oleh HGK tersebut batal demi hukum, sehingga sampai sekarang PT Sanex Steel Indonesia tetap eksis. Notaris berperan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS perubahan susunan pemegang saham dan Akta Pernyataan Pembubaran PT SSI yang kemudian dinyatakan batal demi hukum karena didasarkan pada Penetapan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akta-akta yang dibuat oleh notaris merupakan bukti otentik yang dipergunakan oleh para pihak dalam proses di pengadilan.

This research aims to identify and assess whether the establishment of the North Jakarta District Court on Dissolution of PT. Sanex Steel Indonesia is in compliance with legislation in force, and how the legal protection for shareholders toward dissolution and liquidation of PT. Sanex Steel Indonesia. This research also aimed to find out the role of notary in the process of dissolution and liquidation of PT Sanex Steel Indonesia The research entitled the Legal Protection of Shareholders to Dissolution and Liquidation of Limited Company, is a normative juridical legal research. This research was implemented by library research method. To support and complement the data, the author conducted the field research The results of research indicated that determination of the North Jakarta District Court can not be used as a basis for executing the liquidation of PT Sanex Steel Indonesia. The applicant for dissolution of the limited company is no longer a shareholder of the limited company, this is not in accordance with the provisions of Law No. 1, 1995, as amended to Act No. 40, 2007 regarding the Limited Company. The effort to get legal protection was obtained after the shareholders filed a lawsuit for unlawful acts against HGK at the North Jakarta District Court. The North Jakarta District Court issued finally a decree No. 305/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut., granting the lawsuit of PT SSI which basically states that HGK is no longer as shareholder of PT SSI. Thus the dissolution filed by HGK is null and void by law, thus until now PT Sanex Steel Indonesia is keep exist. The notary has role on making the Minutes Act of RUPS, the change of composition of shareholders and Statement Act of Dissolution of PT SSI which later declared null and void by law because it is based on the determination that no longer have binding legal force. The Acts made by the notary is an authentic proof used by the parties to process in the court.

Kata Kunci : Perlindungan hukum,Pemegang saham,Pembubaran,Likuidasi, Legal Protection, Shareholder, Dissolution, Liquidation