Laporkan Masalah

Analisis yuridis terhadap pengujian peraturan daerah pasca reformasi

SULAIMAN, King Faizal, Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Fokus isu yang dikaji dalam riset ini adalah aspek hukum pengaturan pengujian Perda pasca reformasi. Isu kedua, problematika hukum pengujian Perda oleh pemerintah (executive review) dan oleh Mahkamah Agung (judicial review) pasca reformasi. Peneilitian ini merupakan penelitian normatif. Tesis ini menyimpulkan bahwa sistem pengujian terhadap Perda pasca reformasi pada dasarnya masih terdapat dualisme pengaturan yang saling kontradiktif satu sama lain. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2004 junto PP No. 79 Tahun 2005 junto Permendagri No. 53 Tahun 2007 meletakkan kompotensi yuridis pengujian legalitas atas Perda pada lembaga eksekutif (pemerintah) melalui mekanisme executive review. Jika berpijak pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 junto UU No. 5 Tahun 2004 junto UU No. 48 Tahun 2009 junto UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung selaku lembaga yudikatif justru mempunyai kompotensi mutlak secara yuridis untuk melakukan pengujian legalitas atas sebuah Perda yang dianggap bermasalah melalui mekanisme judicial review. Pengujian terhadap Perda merupakan implikasi dari sistem pengawasan represif dan preventif yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004. Di sisi lain, UU No. 32 Tahun 2004 hanya mengenal model executive review atas Perda dan tidak sama sekali mengatur judicial review terhadap Perda yang bermasalah sebagaimana ditafsirkan selama ini. Proses judicial review yang dimaksudkan dalam UU ini hanyalah ditujukan terhadap produk hukum pembatalan Perda dalam bentuk Perpres, Permendagri, dan Peraturan Gubernur. Prosedur beserta kewenangan pengujian judicial review atas Perda secara detail diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 dan Perma No. 1 Tahun 2004. Riset ini merekomendasikan: pertama, sebaiknnya tindakan pengawasan terhadap Perda oleh pemerintah hanya dalam kerangka “executive preview” bukan “executive review”. Kedua, idealnya kewenangan pengujian atas Perda mutlak dilakukan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga yudikatif dan tidak lagi diberikan kepada lembaga eksekutif (pemerintah). Ketiga, Perma Nomor 1 Tahun 2004 selayaknya ditinjau kembali oleh MA. UU No. 32 Tahun 2004 harus segera dilakukan legislative review demi menjamin konsistensi, dan harmonisasi pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang pasca reformasi dewasa ini.

The main issue of this thesis is to elaborate, firstly, relationship between review system of local legislations (Perda) and control system of the national government toward the local government based on the Act No. 32 Year 2004 on Local Governance; and secondly, legal aspect of local legislation review by the national government (executive review) and by the supreme court (judicial review). This research is a legal research with normative approach. The result of this research can be concluded that system of local legislation review basically contains dual contradictive enactment one another. Normatively, the Act Number 32 Year 2004 jo Government Regulation Number 79 Year 2005 jo Minester Regulation of Home Affair Number 53 Year 2007 give government (executive) a legal competency to review legality of local legislations through executive review. Based upon Article 24A section (1) the 1945 Constitution jo Act Number 5 Year 2004 jo Act Number 48 Year 2009 jo Act Number 3 Year 2009, Supreme Court as adjudicative board should have legally absolute competency to review legality of a local legislation through judicial review. In the frame of executive review, is an implication of preventive and repressive control system based on the Act Number 32 Year 2004 on Local Governance. In addition, the Act Number 32 of 2004 on Local Governance enacted the executive review model only and not judicial review mechanism of the trouble local legislation (Perda) as assumed as so far. Judicial review mechanism enacted in the Act is just implemented to the President Regulation, the Minister of Home Affair Regulation and the Governor Regulation. The procedure and authority of judicial review of local legislation (Perda) are in detail enacted out of the Act Number 32 of 2004 in which be found in the Act Number 48 Year 2009 jo the Act Number 5 Year 2004 jo the Act Number 3 Year 2009 and the Supreme Court Regulation Number 1 Year 2004. The writer recommends: first, should be applied only in the frame of executive review, in the form of evaluating every bill of local legislations not in the form of executive review; second, that the authority of local legislation review should be absolutely applied by Supreme Court and not to be applied by the government. In addition, the Act Number 32 Year 2004 should be soon reviewed by legislature to guarantee consistency and harmony of judicial review toward regulations under Acts in post-reform era.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pengujian atas Perda, Local Legislation, Review of Local Legislation


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.