Upaya pemerintah daerah dalam usaha konservasi zona penyangga di perkebunan kelapa sawit Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

HARTINI, Agnesia, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini dilakukan di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimatan Barat. Meraknya konservi hutan menjadi perkebunanan kelapa sawit merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini, sebab akan menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya terhadap zona penyangga Air Terjun Sumirah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Penurunan kualitas zona penyangga ini harus mendapat perhatian pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya konservasi zona penyangga serta faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah daerah Kabupaten Sekadau dalam upaya konservasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris yaitu menjelaskan aspek hukum dalam usaha untuk mencapai taraf singkronisasi hokum dengan pergaulan hidup di masyarakat. Data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dengan observasi dan wawancara secara langsung dengan sample yang ditetapkan secara Purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pemaparan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya konservasi terhadap zona penyangga Air Terjun Sumirah dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kehutanan melalui Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL) yang dilakukan melalui Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pola Block Grant. Program GN-RHL ini dilaksanakan atas kerjasama antara Dinas Kehutanan dengan Masyarakat sekitar zona penyangga dalam bentuk kelompok tani. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sekadau khususnya Dinas Kehutanan dalam upaya konservasi zona penyangga adalah: 1).Minimnya sumber daya aparat, 2).Terbatasnya anggaran pembanggunan, 3).Belum ada produk hokum yang mengatur tentang sumber daya alam khususnya keberadaan perlindungan terhadap zona penyangga, 4).Kurangnya kerjasama antar instansi terkait, 5).Tumpang tindih sistem perencanaan antar sektor kelembagaan daerah.

This research was conducted in Tinting Boyok Village, Sekadau Hulu Sub District, West Kalimantan Province. The booming of forest conservation to oil palm oil plantation serves as the background of this research because it will cause negative effects on the environment. One of which is on the buffer zone of Sumirah Waterfall that serves as the source of life of the society. The decrease of the buffer zone quality should be taken into consideration by the government. Therefore, this research aims at identifying buffer zone conservation efforts and the hindering factors for the local government of Sekadau Regency in the conservation efforts. This research belongs to normative empirical research, which explains the legal aspect in the efforts to achieve the synchronization level of law and social interaction. The data used in this research are secondary and primary data. Primary data were collected by observation and direct interview for which the samples were determined by purposive sampling. Secondary data were obtained through library research. Data analysis was conducted qualitatively and presented descriptive-qualitatively. The research result indicates that the conservation efforts toward the buffer zone of Sumirah Waterfall are conducted by the Local Government, particularly the District Forestry Office through the National Movement on Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL), which is conducted based on Regent’s Decree No. 19/SPKS/GN RHL-HR/2007 regarding the Activity of the Making of Block Grant-Type Community Forest Plants. The GN-RHL is conducted with the cooperation between the District Forestry Office and the society surrounding the buffer zone in the form of farmers group. The hindering factors encountered by the local government of Sekadau Sub District, particularly the District Forestry Office in the buffer zone conservation efforts are: 1) the minimum resources of the officials, 2) the limited development budget, 3) the absence of legal product regulating natural resources, particularly the presence of buffer zone protection, 4) the lack of cooperation between the involved instances, and 5) the overlap of the planning system between local institutional sectors.

Kata Kunci : Konservasi,Pemerintah daerah,Zona penyangga, Conservation, Local Government, Buffer Zone