Kajian yuridis reformasi pelayanan perbendaharaan terhadap jaminan perlindungan hukum bagi satuan kerja instansi pemerintah pengguna anggaran

GINTING, Albert Immanuel, Dwi Haryati, S.H., MH

2010 | Tesis | S2 Magister Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah reformasi pelayanan perbendaharaan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi satuan kerja pada KPPN Yogyakarta (2) hambatan yang dihadapi reformasi pelayanan perbendaharaan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi satuan kerja dan (3) upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan reformasi pelayanan perbendaharaan dalam memberikan perlindungan hukum bagi satuan kerja di KPPN Yogyakarta Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan dengan objek kajian. Namun selain penelitian kepustakaan, penelitian ini juga ditunjang oleh data primer yang berguna untuk menjelaskan sinkronisasi antara norma-norma yang berlaku tersebut dengan pelaksanaannya di KPPN Yogyakarta. Jadi disini terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan daftar pertanyaan kepada responden. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data penelitian ini akan dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif sehingga dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti Berdasarkan penelitian ditemukan: Pertama, Pengaturan reformasi pelayanan di KPPN Yogyakarta dilakukan dengan Standar Prosedur Operasi yang sudah dibakukan dengan peraturan menteri keuangan dan sudah mendasarkan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas transparansi, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Kedua, reformasi yang terjadi pada umumnya sudah mencerminkan pelayanan yang baik namun masih terdapat kekurangan pada asas kepastian hukum, asas profesionalitas, kedisiplinan dan pengetahuan pegawai. Ketiga, upaya mengatasi hambatan adalah dengan pembatalan SOP Pengembalian SPM, pembuatan produk hukum tentang standar uji minimal, standar pelayanan minimal KPPN, dan evaluasi kinerja KPPN Yogyakarta terutama disiplin dan pengetahuan pegawai.

This study aimed to determine (1) whether the treasury service reform can provide guarantees of legal protection for the unit of work on KPPN Yogyakarta (2) obstacles faced in the reform of treasury services to guarantee legal protection for working units and (3) the efforts taken to overcome barriers reform of treasury services in providing legal protection for units in the KPPN Yogyakarta This research is examining the normative research which is study literature as a secondary data relevant to the object of study. But in addition to library research, this study is also supported by primary data that is useful to describe the synchronization between the prevailing norms with their implementation in KPPN Yogyakarta. So here there are two types of research that is library research and field research. Primary data were collected through interviews and questionnaires to the respondents. While secondary data was collected through literature study. This research data will be analyzed using qualitative methods to generate descriptive data that can be understood and to understand the phenomena under study. Based on the research found: First, setting service reform in KPPN Yogyakarta done with Standard Operating Procedures that have been standardized by regulation of the Finance Minister and was basing the general principles of good governance, especially the principle of legal certainty, the principle of transparency, principles of professionalism and accountability principles. Second, the reforms that occurred in general already reflect the good service but there are still deficiencies in the rule of law, principles of professionalism, discipline and knowledge of employees. Third, efforts to overcome obstacles is with the cancellation of Standard Operating Prosedures of Letter Payment Order Rejection, making a legal product on the minimum test standards, minimum service standards in KPPN, and performance evaluation of KPPN Yogyakarta particularly discipline and knowledge of employees.

Kata Kunci : Reformasi,Pelayanan perbendaharaan,Perlindungan hukum, reform, treasury services, legal protection