Penerapan kebijakan ATM Kondom :: Studi kasus penolakan di Kota Palangka Raya

RUSDI, dr. Yanri Wijayanti S, Sp.PD, Ph.D

2010 | Tesis | S2 IKM-Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan

Latar belakang: epidemi HIV/AIDS di Indonesia tidak lagi berada dalam tahap rendah (low level epidemic), melainkan telah mencapai tahap yang kedua yaitu tahap terkonsentrasi (concentrated epidemic). Ini berarti bahwa HIV/AIDS telah menyebar secara terkonsentrasi pada kelompok populasi “berisiko tinggi” Pemerintah pusat melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ikut serta dalam program untuk menekan laju penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Salah satu kebijakannya adalah dengan menempatkan sejumlah “Vending Machine” kondom (ATM Kondom) di lokasilokasi tertentu. Salah satu lokasi pemasangan ATM kondom ini adalah di lokalisasi Km. 12 di Kota Palangka Raya. Pemasangan mesin ini menimbulkan suatu kontroversi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui reaksi yang terjadi dari kelompok masyarakat terhadap kebijakan ATM Kondom yang diterapkan di Kota Palangka Raya hingga terjadi penolakan. Metode: Rancangan penelitian ini adalah studi kasus dengan analisa data kualitatif. Informan penelitian ini adalah stakeholder yaitu Kepala BKKBN Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Depag Propinsi, Ketua Komisi C DPRD Kota dan Tokoh Masyarakat (tokoh agama, mahasiswa dan LSM peduli AIDS). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan FGD. Hasil: Kebijakan ATM Kondom merupakan kebijakan pusat, penolakan yang terjadi karena ATM kondom menimbulkan stigma negatif dari tokoh agama dan kelompok mahasiswa, komunikasi untuk koordinasi dalam pengimplementasiannya terhadap sektor terkait lainya sangat kurang dan tidak optimal serta peran dan tanggung jawab stakeholder terkait kebijakan ini tidak berjalan karena adanya ego sektor masing-masing instansi terkait. Kesimpulan: Kebijakan pemasangan ATM kondom di Palangka Raya bersifat top down, kurang adanya koordinasi dan sosialisasi dalam proses penerapan kebijakan pemasangan ATM kondom dan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra.

Background. Epidemic of HIV/AIDS in Indonesia has reached for concentrated epidemic phase which means that HIV/AIDS has been concentratedly spread in the high risk population. Government through BKKBN (National Family Planning Coordinating Agency) has attempted to reduce the wide-spread of HIV/AIDS by the implementation of the policy of vending machine condom in certain places. One of its targeted places is prostitution complex km 12 which is located in Palangkaraya City. In fact, this policy implementation is responded by community in diverse reactions. Objective. This research investigated the rejection respond of community of Palangkaraya city toward the implementation of vending machine condom. Method. This research used a qualitative method with case-study design. Information source of this research were Head of BKKBN, Head of Religious Affairs, Chief of Commission C in district legislation, Head of Health Office, and prominent figures including religious figures, students of university, and non governmental organization leading to HIV/AIDS eradication. Data were collected through in-depth interview, direct observation, and focused group discussion. Result. The policy of vending machine condom was centralistic using topdown approach. There were three main findings in this research forming the reason why community rejection of this policy was occurred. First, vending machine condom had bad stigma in the perception of both religious figures and university students. Secondly, there was a lack of communication with other sectors in terms of coordination and implementation process. Thirdly, the role and responsibility sharing among the stakeholders was failed since the high sense of self-importance in each sectors. Conclusion. The policy of vending machine condom was top-down. There was a lack of both coordination and socialization in the implementation of this policy. Thus, this policy had resulted pro and contra in community.

Kata Kunci : Kebijakan,ATM Kondom,Implementasi,Policy, vending machine condom, implementation, coordination, stakeholder