Efektivitas gugus tugas assessment center :: Studi kasus pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

HAPSARI, Indri, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sering sekali diasumsikan sebagai pegawai yang kurang profesional. Hal tersebut juga dipertegas dengan pernyataan dari MenPAN Taufiq Effendi dalam arahannya pada pegawai BKN Regional III Jawa Barat di Bandung, yang menyampaikan bahwa lebih dari 55 persen dari total hampir 4 juta PNS berkualitas rendah. Hal itu disebabkan antara lain karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi PNS dengan kompetensi jabatan yang dipangkunya. Melihat betapa urgensinya peran kompetensi seorang PNS dalam melaksanakan tugas – tugasnya, BKD Provinsi Jawa Tengah menangkap hal tersebut sebagai suatu tantangan yang perlu dihadapi. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui pendirian assessment center sebagai suatu bentuk tindak lanjut dari pengembangan SDM berbasis kompetensi. Permasalahannya, Assessment center pada BKD Provinsi Jawa Tengah yang masih berbentuk gugus tugas ini telah melakukan melakukan beberapa penolakan atas permintaan pelaksanaan assessment dari daerah. Melihat kebutuhan tersebut, perlu dikaji kembali efektivitas keberadaan assessment center sebagai suatu gugus tugas apakah masih cukup efektif dan bisa mengakomodir semua permintaan untuk melakukan assessment dari berbagai instansi dan daerah. Apalagi ke depan, jika dilihat potensi jumlah pegawai pada Pemerintah Jawa Tengah. Observasi dilakukan pada unit analisis gugus tugas assessment center itu sendiri yang para assessornya berada pada semua bidang pada BKD. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa gugus tugas assessment center ini belum efektiv. Hal itu disebabkan antara lain oleh terbatasnya kewenangan, anggaran, sarana prasarana yang dimiliki oleh gugus tugas tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi adalah belum adanya struktur organisasi yang jelas dari gugus tugas tersebut. Meski telah ada Peraturan Kepala BAKN yang mengamanatkan pembentukan UPK, namun belum ada komitment yang kuat dari Kepala Daerah serta BKD Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjutinya. Saran yang disampaikan antara lain, perlunya komitment kepala daerah untuk meningkatkan eksistensi assessment center ini dengan membentuk suatu organisasi tersendiri di bawah BKD yang mewadahi assessment center. Hal tersebut perlu didukung dengan perbaikan proses recuitment, perbaikan sarana prasarana pendukung, serta penetapan jabatan assessor sebagai jabatan fungsional khusus yang akan membawa pada profesionalisme. Melalui peningkatan kualitas assessment center, harapan kedepan akan bisa menghadapi tantangan yang semakin besar utamanya setelah dilakukan sosialisasi penuh tentang assessment terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

Civil Servants (PNS) is often assumed to be less professional staff. This was also reinforced by a statement from MenPAN Taufiq Effendi in his directions to the BKN Regional III’s employees in Bandung, West Java, who warned that more than 55 percent of a total of nearly 4 million civil servants are low‐quality. This was caused partly because there is a discrepancy between the competency of civil servants with their job competencies. Seeing how much urgency the role of a civil servant competence in performing their duties, Human Resources Department (BKD) of Central Java Province capture it as a challenge to be faced. This is done by the establishment of assessment center as a form of follow‐up of competency‐based human resource development. The problem is, Assessment Center at Human Resources Department (BKD) of Central Java Province who still form this task force has made some resistance at the request of the local implementation of assessment. Seeing this need, we need to seriously review the effectiveness of the existence of assessment center as a task force. The question is, does it still quite effective and can accommodate all requests for assessment from various institutions and regions. Especially in the future, seeing the potential number of employees in the Government of Central Java. Observations made at the unit of analysis assessment center task force itself and the assessors are in all the aspect of Human Resources Department (BKD). The results of analysis showed that the task force of assessment center has not been Effective. It is caused by the limited authority, budget, facilities and infrastructure owned by the task force. One of the things that influence is the absence of a clear organizational structure of the task force. Although the existing regulation of the BAKN’s head which mandates the establishment UPK, but there is no strong commitment from the Head of Region and Central Java Province and the Human Resources Department (BKD)’s head to follow up. The author suggest that it need commitment from the head of the region to improve the existence of this assessment center by establish a separate organization under Human Resources Department (BKD). This should be supported with recuitment process improvement, improvement of supporting infrastructure, and establishing a functional office as a special assessor who will carry on professionalism. Through the raise of assessment center’s quality, in the future it can facing greater challenges mainly after the full socialization of the assessment on the Government District.

Kata Kunci : Assessment,Efektivitas,Organisasi