Perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan kartel operator seluler dalam menentukan tarif SMS (short message service)

AKBAR, Aidil, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M. Ph.D

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Tindakan Penetapan Harga Operator Seluler Dalam Menentukan Tarif SMS (Short message Servive). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mencari jawaban atas permasalahan mengenai penetapan harga yang dilakukan oleh operator seluler (Telkomsel, XL, Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom) atas tarif SMS dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penetapan harga operator seluler atas tarif SMS. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh data sekunder. Selain itu, juga dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer dalam rangka menunjang data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan. Untuk penelitian lapangan, penulis menetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta sebagai narasumber. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara. Analisanya secara kualitatif dilakukan terhadap data yang sudah diselekesi guna penyusunan laporan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa penetapan harga yang terjadi dilakukan oleh operator seluler (Telkomsel, XL, Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 dan Smart Telecom) melalui perjanjian kerjasama (PKS) dalam menentukan tarif SMS terutama penetapan tariff SMS antar koneksi atau off-net pada kisaran harga Rp 250 – Rp 350. Berdasarkan putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 operator tersebut telah melanggar Pasal 5 Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan hukum bagi konsumen atas tindakan penetapan harga operator seluler atas tarif SMS (Short Message Service) adalah dengan kebijakan persaingan usaha yang merupakan salah satu instrumen perlindungan konsumen. Dengan adanya putusan KPPU maka konsumen mendapatkan manfaat salah satunya adalah penurunan tarif SMS yang signifikan. Sebelumnya konsumen kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tarif SMS yang lebih rendah, kehilangan peluang menggunakan layanan SMS yang lebih banyak pada harga yang sama dan kehilangan kesempatan untuk memilih.

This research is about Legal protection for the Consumer on the price fixing Action of the Cellular Operators in SMS (Short Message Service) Tariff Setting. This research had a purpose to know and looked for the answer to the problem concerning the form of the cartel that was done by the cellular operator (Telkomsel, XL, Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 and Smart Telecom) on the SMS tariff and knowing how the protection of the Law for the Consumer on the Price Fixing Action of the Cellular Operators in SMS tariff Setting. This research was the research with the juridical approach normative that is concerning legal principles, the rules of the law, and systemization of legal by means of researched library materials and the study of documents on the primary, secondary and tertiary legal material to receive the secondary data. Moreover, also was carried out by field research in order to receive the primary data in order to support the data that was received. For the field research, the writer appointed the Commission for the Supervision of Business Competition and Consumer Association from Indonesia in Jakarta as the informant. Technically the taking of the data used the interview. Qualitative analysis carried out towards the data that has been selected to the preparation of research reports which is descriptive. The results showed that the price fixing that happened was done by the cellular operators (Telkomsel, XL, Telkom, Bakrie Telecom, Mobile-8 and Smart Telecom) through cooperation agreements in determining tariff SMS especially the determination of tariff SMS inter-connection or off-net in the range of the price Rp 250 – Rp 350. Based on the decision KPPU No. 26/KPPU-L/2007 the operator has violated Article 5 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Practice of the Monopoly and Unfair Business Competition. The Protection of the Law for the Consumer on the price fixing Action of the Cellular Operators in SMS (Short Message Service) Tariff Setting is a competition policy that was one of the instruments of consumer protection. With the decision of KPPU then consumers benefit one of them was the decline in the SMS tariff that was significant. Previous customers lost opportunity to get the lower SMS tariff, lose the opportunity to use SMS service with more in the same price and lose the opportunity to choose.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Tindakan Penetapan harga dan Tarif SMS, The Protection of the Law for the Consumer, Price Fixing Action and SMS tariff