Analisis kedudukan dan praktik lembaga hak tanggungan dalam peningkatan penjaminan akad pembiayaan musyarakah di BTN Syariah Cabang Yogyakarta

PRABOWO, Andi, Destri Budi Nugraheni, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan pengikatan jaminan di BTN Syariah dalam akad musyarakah serta untuk mengetahui kedudukan klausula Lembaga Penjaminan Hak Tanggungan beserta akibatnya secara yuridis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang berusaha mensingkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dan penerapan peraturan-peraturan huku tersebut pada praktik nyatanya di lapangan. Penelitian empiris yang artinya penelitian ini juga menitikberatkan penelitian lapangan guna memperoleh data-data primer disamping penelitian kepustakaan untuk memperoleh data-data sekunder. Responden dalam penelitian ini adalah BTN Syariah dan Notaris PPAT pembuat akta musyarakah BTN Syariah serta dilengkapi oleh data narasumber yaitu Badan Pertanahan Nasional, akademisi dan praktisi pertanahan dan perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, akad pembiayaan al musyarakah konstruksi BTN Syariah mensyaratkan jaminan berupa tanah yang diikatkan dengan jaminan Hak Tanggungan. Ketentuan Hak Tanggungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hal ini terjadi, oleh karena adanya kebutuhan lapangan yang belum diakomodir oleh Undang-Undang Perbankan Syariah atau peraturan lainnya yang mengatur mengenai jaminan khusus syariah serta secara prinsip Undang-Undang Hak Tanggungan tidak bertentangan dengan syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengikatan jaminan Hak Tanggungan pada akad musyarakah konstruksi di BTN Syariah sudah tepat, oleh karena dalam klausula akta akad al musyarakah BTN Syariah terdapat klausula pengakuan kewajiban modal yang harus dikembalikan oleh nasabah mitra. Pengakuan kewajiban modal di Bank Syariah identik dengan pengakuan hutang pada perjanjian pokok kredit di Bank Konvensional. Sehingga akad pembiayaan musyarakah tersebut sah mengikat kedua belah pihak, berlaku sebagai undang-undang dan secara yuridis, pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan ke Badan Pertanahan Nasional dapat dibenarkan untuk menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan. Termasuk Hak Tanggungan tersebut dapat dieksekusi jika nasabah mitra wanprestasi.

The objectives of this study are to know the practice of binding assurance in BTN Syariah in the term of musyarakah (equity partnership) contract and to know the state of clause (statement) of mortgage assurance institution along with its juridical consequences. This study is conducted in a juridical empiric research. Juridical empiric research is a study which attemt to syncronize the theory of legal requirement with the application of its real practice. Empical research also means emphisizing on field research in order to get primary data despite of literary study to get secondary data. Respondent of this research are BTN Syariah and public notary which made BTN syariah musyarakah official document. This are also completed by the data from National defence institute, academician and defence practicioner, and Islamic Banking. Based on the reseach findings, al musyarakah financial contract construction of BTN Syariah reqiures a guarantee of land capital which is binding with mortgage assurance. The role of mortgage refers to the constitution no.4 of 1996. This condition is due to the unaccomodated practical need by the Islamic Banking act or other regulation in which administering spesific islamic mortgage and pricipally the act of mortgage is not contradicted wtih Syariah (islamic principles). The research finding also shows the binding assurance of musyarakah contract mortgage in BTN Syariah construction has been proper by its capital liability admission that must be redempted by the customers in the clause of al musyarakah BTN Syariah contract deed. The admission of capital liability in islamic banking is identic to the capital loan agreement in conventional banking. Those musyarakah financial contract is legally binding both parties, applied eqqually as constituents and juridical as title deed ????? The authorize of mortgage to the National Defence Institution is legal in order to publish mortgage certificate. Those mortgage can be executed if the customer impaired.

Kata Kunci : Hak tanggungan,Akad pembiayaan musyarakah,Mortgage and Musyarakah (equity partnership) financial contract