Laporkan Masalah

Evaluasi program pengembangan pegawai negeri sipil melalui tugas belajar di Kabupaten Timor Tengah Utara

AFEANPAH, Fredolinus, Dr. Agus Heruanto Hadna

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Evaluasi kebijakan atau program merupakan suatu kegiatan fungsional yang dilakukan bukan saja pada tahap akhir tetapi dalam seluruh proses kebijakan namun lebih difokuskan pada implementasi kebijakan publik (Nugroho, 2008). Menurut Nugroho (2008), evaluasi kebijakan publik dibagi atas 3 (tiga) menurut waktu (timing) yakni sebelum pelaksanaan program, pada saat pelaksanaan dan setelah program dilaksanakan guna mengetahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan/program. Program Pengembangan Pegawai Negeri Sipil untuk tugas belajar secara teknis dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah namun pelaksanaannya berhubungan dengan semua instansi di Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga merupakan program Kabupaten dan dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi tersebut dilakukan dari segi waktu: evaluasi sebelum pelaksanaan berkaitan dengan proses seleksi, pada saat pelaksanaan berkaitan dengan pencapaian prestasi akademik dan setelah pelaksanaan berkaitan dengan penempatan dan promosi jabatan bagi Pegawai Negeri Tugas Belajar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari telaah pustaka/dokumen. Berdasarkan evaluasi terhadap proses sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan program dan setelah pelaksanaan, dapat diketuhui bahwa Program Pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk Tugas Belajar di Kabupaten Timor Tengah Utara sudah menunjukkan keberhasilan namun belum optimal. Dalam evaluasi ini, ditemukan adanya pengembangan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan tugas belajar pada instansi tertentu tanpa melalui proses seleksi baik administrasi maupun akademik namun proses seleksi administrasi dan akademik yang dijalankan di Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan petunjuk (guidelines) yang ditetapkan meski ada beberapa persyaratan seleksi diabaikan dalam proses seleksi. Dari prestasi akademik yang dicapai, ditemukan adanya penurunan prestasi akademik semester pada semester tertentu dari beberapa orang Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar bahkan prestasi yang dicapai berada di bawah standar nilai yang ditetapkan. Namun Indeks Prestasi Kumulatif memperlihatkan pencapaian prestasi yang sangat memuaskan, bahkan ada yang lulus dengan predikat terpuji (cum laude). Sementara itu, dari segi penempatan dan promosi jabatan, pada umumnya PNS Tugas Belajar ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Namun terdapat juga penempatan dan promosi jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan baik sebagai staf maupun pejabat struktural. Agar program ini mencapai hasil yang optimal, maka proses seleksi sebelum pelaksanaan program hendaknya dilakukan sesuai guidelines, pelaksanaan program oleh PNS Tugas Belajar hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga mencapai prestasi yang memuaskan serta penempatan PNS Tugas Belajar disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

Policy evaluation is a functional activity which is done not merely at the end of the policy implementation but also within whole policy process but it’s more focused at policy implementation (Nugroho, 2008). According to Nugroho, policy evaluation is devided into three kinds from timing aspects, there are before implementation of program, at the implementation moment, and after impelentaion to know either success or failure over certain policy. Civil servant development for undergoing study as official scholarship program is technical implemented by officialdom Departement District but related to all of Departement in Timor Tengah Utara District so evaluation will made for all. The evaluation is consider from timing: before program implementation related to selection process, at the implementation moment related to academic achievement and after program related to employment and duty promotion for official scholarship. In this research, the researcher uses descriptive-qualitative research. Data used in this research is both primary and secondary data. Primary data is gotten by observation and in-depth interview. While, secondary data is taken from documentation and literature study. The research result shows that the program is successful but not so optimal and significant for reaching the provisioned goals. In this evaluation, it has been discovered that civil servant development as official scholarship in certain institution without passing both academic and administration selection but both selection is made by officialdom Departement District appropriate the guidelines although some rules and regulations is disregarded in selection process. Based on the academic achievements, it is found that there is a decreasing on academic achievement of several civil servants as official scholarship even the academic achievement is under the standard that is set up by government in certain semester. However, academic achievement index shows good performance and even some of them get cum laude. Besides, from employment and duty promotion side, generally officials scholarship are placed by government on certain institution base on their academic background. However, some of them are not employed suitable with their academic background. So, if this program want to be success, selection process must be appropriate the guidelines, implementation program by official scholarship must be carry out with responsibility for good perforamce and then employment must suitable with academic background.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan,Evaluasi program,Proses seleksi,Prestasi akademik,Penempatan


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.