Dinamika penempatan pegawai dalam proses restrukturisasi PP Nomor 41 Tahun 2007 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

LUTURMAS, Anthon, Prof. Dr. Warsito Utomo

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara ekspilisit memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelolah berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya unsur pemerintahan yang terdiri dari urusan pilihan dan urusan wajib sebagaimana diatur dalam PP 38 tahun 2007. Restrukturisasi PP 41 Tahun 2007 tentang OPD dalam hubungannya dengan kinerja birokrasi mengandung makna kinerja birokrasi haruslah mengalami sebuah perubahan untuk menggairahkan kinerja birokrasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah: mengetahui implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor, 2,3,4,5 dan 6 Tahun 2008 melalui penempatan pegawai dalam proses penataan restrukturisasi SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah dengan restrukturisasi melalui PP 41 Tahun 2008 tentang OPD dapat menggairahkan kinerja birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan obyek penelitian adalah Sekretariat Daerah dan Bandan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi (observasi, wawancara mendalam, dengan aspek penelitian meliputi restrukturisasi birokrasi dengan menentukan kebijakan strategis, menentukan jenis dan satuan organisasi, memadukan SDM dalam organisasi, serta gairah kerja birokrasi meliputi membangun sinerjik individu dan organisasi, meningkatkan kinerja birokrasi serta menata kepemimpinan dalam birokrasi, sedangkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan perbaikan kinerja dan mengatur mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitia, maka secara tegas disebutkan bahwa truktur kelembagaan OPD khususnya pada Sekretariat Daerah dan BKD telah mampu dan dapat memberikan ruang besar untuk menggairahkan kinerja birokrasi di Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Restrukturisasi OPD pada kedua instansi pemerintah, tidak berdiri sendiri tetapi merupakan suatu sub sistem yang meliputi : penataan manajemen kepegawaian; mengatur pengisian jabatan struktural mulai dari eselon II, III dan VI mengacu pada persyaratan kepangkatan dengan stadar kompetensi, keahlian serta tingkat pendidikan; peningkatan kapasitas individu dan Kualits SDM profesional; tersedia sarana dan prasarana perkantoran; melaksanakan pendidikan serta pelatihan srta memperbaiki SOP dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Act 32 of 2004 on Regional Government, in ekspilisit giving wide autonomy to local governments to administer and manage the various interests and welfare of communities in the region. Local governments should optimize the regional development‐oriented public interest. The primary basis of preparation of the regional body in the form of an organization is the presence of members of the government affairs and affairs of the option shall be as provided for in Regulation 38 of 2007. Restructuring of PP 41 of 2007 on the WTO in relation to the performance of performance implies bureaucratic red tape must be experiencing an exciting change for bureaucratic performance in doing service to the community. The purpose of this research is: know the implementation of the Regional Regulation (Perda) West Southeast Maluku District, Numbers, 2,3,4,5 and 6 in 2008 through the placement of employees in the process of restructuring arrangement SKPD dilingkup West Southeast Maluku regency government in performing public service. The formulation of this research is to restructure through the PP Is 41 Year 2008 regarding the WTO can be an exciting performance of the bureaucracy within the Government of West Southeast Maluku District in doing service to the community. This research was conducted in West Southeast Maluku District Government with the object of research is the Regional Secretariat and the Regional Personnel Bandan West Southeast Maluku District. Data collected by triangulation method (observation, depth interviews, with aspects of the study including the restructuring of bureaucracy by establishing strategic policies, determining types and units of the organization, integrating HR in organizations, as well as bureaucratic morale sinerjik include individuals and organizations to build, improve the performance of the bureaucracy and arranging leadership in the bureaucracy, while public services can be done to improve staff performance and set the mechanism of service to the community. Based on the results penelitia discussion, it expressly stated that the institutional structure that subjects of the WTO, particularly at the Regional Secretariat and BKD have been able to and can provide a large space for the exciting performance of the bureaucracy in the West Southeast Maluku regency government in improving service to the community. Restructuring of the WTO on these two government agencies, does not stand alone but is a sub system that includes: the arrangement of personnel management; regulate charging structural position from echelon II, III and VI refer to rank with the standardized requirements of competence, skill and educational level; increase in individual capacity and Kualits HR professionals; available office facilities and infrastructure; implement education and training to improve the SOP srta in order to provide services to the public.

Kata Kunci : Kinerja pegawai,Pelayanan masyarakat