Upaya hukum terhadap keputusan majelis pengawas daerah tentang persetujuan notaris untuk diperiksa berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

SYAMSUL, Zulfikar, Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1). Bagaimanakah akibat hukum terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah dalam proses penyelidikan dan penyidikan Notaris (2). Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah mengenai persetujuan pemeriksaan berdasarkan Pasal 66 Undangundang Jabatan Notaris. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan menggunakan metode non random sampling, dengan pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling, yaitu 10 (sepuluh) orang Notaris yang pernah mengikuti proses pemeriksaan oleh polisi, 3 (tiga) orang anggota Majelis Pengawas Daerah kota Makassar yang pernah menangani permohonan pemeriksaan Notaris, 3 (tiga) orang polisi yang pernah melakukan pemeriksaan atas Notaris, serta nara sumber terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Majelis Pengawas Wilayah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kedudukan hukum keputusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap penyelidikan dan penyidikan Notaris belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman penyidik terhadap kedudukan notaris sebagai pejabat umum dan juga kedudukan akta notaris sebagai akta otentik, sehingga terjadi pemanggilan notaris yang pada dasarnya tidak diperlukan lagi oleh karena akta notaris sudah merupakan alat bukti yang sempurna serta adanya ketidaksesuaian dalam peraturan perundang-undangan tentang kenotariatan, baik aturan yang sederajat, maupun yang tidak sederajat, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi notaris, MPD dan penyidik; Akibat hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap surat keputusan rapat MPD yang menyetujui pemeriksaan Notaris oleh penyidik adalah dapat memilih sikap untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun melainkan memenuhi permohonan penyidik tersebut dengan alasan bahwa pemenuhan permohonan penyidik tidak mengakibatkan kerugian yang berarti bagi dirinya. Notaris juga dapat melakukan gugatan ke PTUN sebagai sengketa tata usaha negara, oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan pemberian persetujuan ini merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh MPD yang memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara.

This research purposed are to answer the problems of: (1) how the effect of law concerning local inspector committee decision in notary inspection and police investigation process, (2) how the law attempt which is can performed by notary to local inspector committee decision concerning inspection agreement based on article 66 notary position constitutions. This research is empirical juridical, that are implement field research to obtain primarily data and literary research to find secondary data. This research is conduct in Makassar by using non random sampling method, by removal sampling based on purposive sampling, which are 10 (ten) notary who ever join inspection process by police, 3 (three) local inspector committee decision member Makassar who ever handle application of notary inspector, then informants who consist of 3 (three) local inspector committee decision member East Sulawesi. Result research shows that: law position of local inspector committee decision (MPD) to notary inspection and investigation has optimal yet in bring law protection offer notary. This is caused insufficient of investigator insight on notary position as public official and also notary certificate status as authentic certificate, so that, notary summoning which basically not necessarily because notary certificate is perfect evident and there are unsuitability in constitution regulation of notary, either regulatory on an equal or not equal, so there are no law certainly for notary, MPD and investigator; law effect which is perform bi notary to decision letter of MPD meeting that approve notary investigation by investigator is can choose the attitude to do not submit whatever law attempt but fulfillment of these investigator request by reason that investigator request fulfillment do not caused disadvantages for himself. Notary can also perform litigation to PTUN as dispute of administrative, therefore based on constitute regulation, this competence of approval offering is special competence which is owned by MPD that qualifying as administrative dispute object.

Kata Kunci : Akibat hukum,Keputusan MPD,LIC Decision