Analisis persepsional proses dan mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2008

SETIANINGSIH, Rahayu Irawati, Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Akt

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini menganalisis persepsional mekanisme dan proses pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam proses penganggaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses penyusunan APBD mulai dari pelaksanaan musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS sampai pada penyusunan RKA SKPD yang secara agregat menjadi APBD serta kesesuaian antara arah kebijakan, strategi dan prioritas dengan progranm dan kegiatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mcrupakan Dokumen yang berkenaan dengan proses penyunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008. Data Primer berupa hasil tanggapan responden dari penyebaran angket. Alat analisis dengan menggunakan analisa deskriptif, analisa responsi, tabel dan gambar. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) proses penyusunan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat pada dasarnya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja . Dari hasil tanggapan responden tentang pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan RKPD dan KUA secara umum menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sementara penyusunan PPAS dan RKA-SKPD telah dibahas dengan baik namun ketepatan penyampaian dan pembahasan masih terkesan lambat yang disebabkan oleh pembahasan pengeluaran yang relatif besar. Peran DPRD dalam penyusunan APBD makin kuat karena keterlibatannya dalam setiap pembahasan bersama dengan pihak eksekutif, 2) masih ada ketidaksesuaian antara Arah Kebijakan serta Strategi dan Prioritas dengan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008,salah satu penyebabnya adalah belum tertampungnya sebagian program dan kegiatan .dan berdasarkan kebijakan pemerintah akan ditampung melalui APBD secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

This research analyzes the mechanism perception and the process of regional budgets allocation based on the real necessity of people by applying the performance-based budget system in the process. The objective of this research is to evaluate the framing of regional budgets process started from development planning meeting, the General Budgetary Policy (GBP) and the Ephemeral Budgetary Plafond Priority (EBPP) until the forming of the Work Plan and Regional Official Budgetary Unit (WP-ROBU) or Regional Budgets and the harmony between the policy, strategy, priority and the program. The data used in this research are the secondary data which are the documents of the framing process regulated in West Kotawaringin Regency regulation including RPJMD, Local Government's Wrork Plan (LGWP), GBP, EBPP and Regional Budgets of west Kotawaringin in 2008. The primary data used are the result of the questionnaire distribution to the respondents. The analyses used are descriptive, responsive, table, and picture analysis. The result shows that: 1) the framing process of Regional Budgets in West Kotawaringin, basically, has represented the regulation no. 58 year 2005 by using the performance-based approach. The result of the respondents show that the framing of LGWP and GBP which has been represented the procedures, while the framing of EBPP and WP-ROBU has been discussed appropriately but having the slow discussion caused by the amount of the expenses which are relatively high. The parliament have the important role because their part in every discussion with the executive, 2) there is still discrepancy between the policies, strategy, priority and the program of Regional Budgets of West Kotawaringin in 2008. One of the causes is the abandoned program by the government's policy which should be framed based on the priority scale

Kata Kunci : Penyusunan APBD,Kabupaten Kotawaringin Barat