Analisis kesenjangan ekspektasi pada pengauditan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

KRISTININGSIH, Rina, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt

2010 | Tesis | S2 Magister Ekonomika Pembangunan

Upaya mewujudkan good governance diperlukan peran serta semua unsur baik internal maupun ekternal pemerintahan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi kesenjangan ekspektasi pada pengauditan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Hipotesis penelitian adalah: 1) terdapat kesenjangan ekspektasi pada pengauditan laporan keuangan daerah antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan pemerintah ditinjau dari tanggung jawab auditor, 2) terdapat kesenjangan ekspektasi pada pengauditan laporan keuangan daerah antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan pemerintah ditinjau dari independensi auditor Sampel penelitian meliputi auditor BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, anggota DPRD, pemeriksa Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan masyarakat yang diperoleh dengan teknik purposive sampling. Jumlah responden keseluruhan 102, yang dilakukan dengan cara survey langsung pada wilayah yang diteliti. Uji kualitas data meliputi uji validitas, uji reliabilitas dan uji normalitas. Uji hipotesis dilakukan dengan uji Mann-Whitney U. Hasil penelitian menunjukkan: 1) terdapat kesenjangan ekspektasi pada pengauditan antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan pemerintah (anggota DPRD, pemeriksa Inspektorat, masyarakat) ditinjau dari tanggungjawab auditor pada level p-value < 0,05, 2) terdapat kesenjangan ekspektasi antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan pemerintah (anggota DPRD dan masyarakat) ditinjau dari independensi auditor pada level p-value < 0,05 dan tidak terdapat kesenjangan ekspektasi antara auditor BPK dan pengguna laporan keuangan pemerintah (pemeriksa Inspektorat) ditinjau dari independensi auditor pada level p-value 0,118.

The attempt to create good governance needs participation from every aspect, both from inside and outside government, to create public accountability and transparency. The aims of this research is to analyze expectation gap existence in local government financial statement auditing in Central Kalimantan Province. The hypotheses of the research are: 1) There is an expectation gap in local government financial report auditing between BPK auditors and government financial statement users, viewed from auditor’s responsibility; and 2) There is an expectation gap in local government financial report auditing between BPK auditors and government financial statement users, viewed from auditor’s independence. The sample of the research includes BPK-RI auditors of Central Kalimantan representatives, DPRD members, Central Kalimantan Province Inspectorate investigator, and citizens, which collected by using purposive sampling technique. Overall, there were 102 respondents surveyed directly in investigated area. Data quality test included validity test, reliability test and normality test. Hypotheses test was conducted by using Mann-Whitney U test. Research result showed that: 1) There was an expectation gap in auditing between BPK auditors and government financial statement users (DPRD members, Inspectorate investigators, citizen) viewed from auditors’ responsibility in p-value level of < 0.05, 2) That there was an expectation gap between BPK auditors and government financial statement users (DPRD members and citizen) viewed from auditors’ independence in p-value level of < 0.05, and there was no expectation gap between BPK auditors and government financial statement users (Inspectorate investigators) viewed from auditors’ independence in p-value level of 0.118 (> 0.05).

Kata Kunci : Kesenjangan ekspektasi,Auditor BPK,Pengguna laporan keuanagn pemerintah,Tanggung jawab auditor,Independensi auditor, expectation gap, BPK auditors, local government financial statement users, auditors’ responsibility, auditors’ independence