Negara dan praktek illegal logging :: Studi kasus Kalimantan Barat

HENDRAWAN, Happy, Prof. DR. Ir. San Afri Awang, M.Sc

2010 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Kosa kata illegal logging menjadi perbincangan mulai dari warung kopi hingga parlemen dan kabinet terjadi pada kurun waktu tahun 1999 hingga pertengahan 2008. Illegal logging ditengarai oleh banyak pihak sebagai bentuk dari berbagai kondisi pendukungnya yang antara lain sebagai akibat dari tingginya kebutuhan kayu baik lokal, nasional maupun dunia, lemahnya penegakan hukum, peraturan yang tumpah tindih, keterlibatan aparatus keamanan dan pertahanan negara (yang kerap didalilkan sebagai oknum), aparatus negara yang korup, otonomi daerah yang lepas kontrol (kasus HPHH 100 Ha sebagai contoh), kapasitas yang berlebihan dari sektor industri kehutanan, dan masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan. Berangkat dari tengarai tentang illegal logging tersebut ditambah dengan kenyataan bahwa banyak kasus-kasus illegal logging terkesan sulit ditumpas, sehingga dirasa perlu untuk mencari tahu fenomena apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Berdasarkan kondisi itulah tesis ini disusun melalui pendekatan kualitatif dan fenomenologi guna menjawab seberapa besar kebenarannya. Sementara paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruksivisme, yakni bagaimana dalam penelitian ini peneliti memahami keberadaan struktur-stuktur sosial dan politik sebagai bagian atau produk dari inter-subyektivitas dan pengetahuan terhadap bagaimana sebuah tindakan yang dikatakan sebagai illegal logging terjadi beserta dengan pola relasinya. Dimana Fenomenologi sebagai sarana utama yang digunakan dalam melihat dan menganalisis data. Sementara kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penyusunan tesis ini bahwa masyarakat adalah suatu fenomena dialektik dalam pengertian masyarakat sebagai suatu produk manusia yang akan memberi umpan balik kepada produsernya. Konsep masyarakat sebagai produk manusia merupakan gambaran dari sifat dialektis inheren dari fenomena masyarakat. Terkait masalah illegal logging, kemudian negara hadir sebagai pemegang hak-hak hegemonik yang membenturkan realitas sosial dan hukum kepada masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat memiliki pengetahuan, persepsi dan penilaian sendiri terhadap upayaupaya penegakan hukum yang dilakukan negara. Pada kerangka berpikir inilah pertanyaan yang diajukan sebagai permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana terjadinya parktek illegal logging di Kalimantan Barat; apakah ada keterlibatan pemangku kebijakan aparat penegak hukum sebagai aparatus negara dalam praktek illegal logging; dan bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum persoalan illegal logging di Kalimantan Barat. Ciri-ciri pokok dari maraknya praktek illegal logging terjadi akibat berperannya tiga pilar utama, yakni pemangku kebijakan bidang kehutanan, aparatur penegak hukum dan masyarakat sendiri. Dua pilar pertama (pemangku kebijakan bidang kehutanan dan aparatur penegak hukum) adalah –langsung atau tidak langsung- merupakan perwujudan dari kekuatan negara dalam praksis ketatanegaraan Ciri utama dalam keterlibatan tersebut bersandar pada modus, praktek dan anatomi illegal logging di Kalimantan Barat yang secara nyata terjadi di lapangan dalam bentuk antara lain backing (baik pemangku kebijakan bidang kehutanan maupun aparatur penegak hukum), SKSHH (baik aspal –asli tapi palsu- maupun terbang), lelang kayu (baik temuan, tangkapan maupun sitaan), perkebunan (baik sawit maupun HTI), dan pemanfaatan masyarakat setempat (baik tokoh masyarakat, tokoh adat ataupun orang yang dianggap “kuat”). . Pada umumnya masyarakat di kedua kabupaten dimana penelitian ini dilakukan memiliki pengetahuan dan pemahaman bahwa mengapa praktek illegal logging sulit dihentikan karena disebabkan oleh aspek aspek internal negara sendiri seperti ketidakpastian dan lemahnya penegakan hukum, rendahnya kualitas dan kurangnya sumber daya manusia di daerah, penyelenggaraan ketatanegaraan yang sarat KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), dan eforia reformasi yang kebablasan yang terwujud dalam otonomi daerah melalui paradigma pendapatan asli daerah (PAD).

Illegal logging vocabulary into conversation ranging from coffee shops to the parliament and the cabinet occurred in the period 1999 to mid 2008. Illegal logging is suspected by many to be the form of various conditions which, among other supporters as a result of higher timber demand both locally, nationally and worldwide, weak law enforcement, overlapping regulations, the involvement of state security and defense apparatus (which is often postulated as an individual) , a corrupt state apparatus, regional autonomy is out of control (100 ha HPHH case as an example), excessive capacity of the forestry industry, community and economic issues surrounding forest. Departure from suspected about illegal logging is coupled with the fact that many cases of illegal logging hard to impress suppressed, so that will be needed to find out what caused the phenomenon that happens. Under theses conditions it has been formulated through a qualitative approach and phenomenology in order to answer how much the truth. While the paradigm of research is Constructivism paradigm, namely, how researchers in this study to understand the existence of structural and political-social structure as a part or product of inter-subjectivity and knowledge of how an action as illegal logging is said to occur along with the pattern of relations. Where Phenomenology as the primary means used in the view and analyze data. While the basic framework in the preparation of this thesis is that society is a dialectic phenomenon in the sense of community as a human product that will give feedback to the producer. The concept of society as a human product is a description of the inherent dialectical nature of the phenomenon of society. Related to the problem of illegal logging, then the state comes as the holder of the rights of the banging hegemonic social reality and law to the public. So then people have the knowledge, perceptions and self-assessment of law enforcement efforts by the state. In the frame of mind is the question posed as a problem in this thesis is how the practices illegal logging in West Kalimantan; whether there is involvement of stakeholders as a law enforcement apparatus of the state in illegal logging practices, and how knowledge of the law enforcement community to the problem of illegal logging in Kalimantan West. Principal characteristics of the rampant practice of illegal logging due way of three main pillars, namely forestry sector stakeholders, law enforcers and the community itself. The first two pillars (the forestry sector stakeholders and law enforcement agencies) are-directly or indirectly, is a manifestation of state power in a constitutional praxis The main characteristic of such involvement rests on the mode, practices and anatomy of illegal logging in West Kalimantan is particularly true in the field in the form such backing (both stakeholders in the field of forestry policy and law enforcement agencies), SKSHH (either asphalt-or genuine but false-fly), wood auction (both findings, catches or encumbrances), plantations (both palm and timber plantations), and utilization of local communities (both community leaders, traditional leaders or people who are considered "strong").In general people of the two districts where this research has the knowledge and understanding that why the practice of illegal logging hard to stop because it is caused by the internal aspects of his own country as uncertainty and weak law enforcement, poor quality and lack of human resources in the region, the implementation of the state administration laden CCN (corruption, collusion and nepotism), and the euphoria that went too far reforms embodied in the paradigm of local autonomy through local revenue (PAD).

Kata Kunci : Negara,Illegal logging, State and Illegal Logging