Implementasi kebijakan penyaluran bantuan keuangan desa dan dusun :: Studi di Desa Lorulun Kabupaten Maluku Tenggara Barat

MAKATITA, Arthur, Dr. Erwan Agus Purwanto

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses implementasi kebijakan penyaluran bantuan keuangan desa dan dusun (BKDD) di Desa Lorulun berdasarkan juknis pengelolaan BKDD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.Pelaksanaan kebijakan BKDD di Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Tahun Anggaran 2008 terlihat bahwa di Desa Lorulun penggunaan Dana BKDD tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dengan membeli sebidang tanah untuk kegiatan adat dan tidak sesuai dengn daftar usulan rencana kegiatan (DURK) yaitu dengan memberikan pelatihan kepada kader kepemudaan dalam fasilitasi pembuatan APBD Desa. Hal yang sama terjadi di desa-desa yang lain dengan tidak memasukkan pertanggungjawaban keuangan di tingkatan kecamatan sebagai tim pengendali dan bertanggungjawab atas pengelolaan BKDD di tingkatan desa.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep implementasi kebijakan menurut Godon (1986, dikutip [Keban : 2000]) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan konsep partisipasi masyarakat menurut Susetiawan (2003) bahwa masyarakat diharapkan berpartisipasi agar tergali tanggungjawab dan kreatifitas masyarakat dalam melaksanakan sebuah program atau kegiatan. Peneliti juga menggunakan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya adaah menurut grindle dimana struktur birokrasi yang dimaknai sebagai suatu kebijakan yang dimabil dapat melibatkan beberapa organisasi atau instansi dalam pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi menjadi tugas dari organisasi atau institusi tersebut dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan yang dilaksanakan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana data diambil dari sejumlah informan yang dipilih dan dianggap mewakili dan terlibat langsung dengan kegiatan BKDD. Penelitian ini bersifat eksploratif dimana dalam penelitian ini tidak menguji konsep tetapi ingin menggali atau mengeksplorasi tentang implementasi kebijakan penyaluran BKDD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan penyaluran BKDD di Desa Lorulun masih terdapat kondisi dilematis atau inkonsistensi, seperti sosialisasi tidak pernah dilakukan sebagai dasar dalam pembuatan DURK. Hal ini terjadi karena kepala desa membuat sendiri admnistrasi pencairan BKDD tanpa melibatkan perangkat desa. Seperti rehabilitasi balai desa yang dianggarkan dalam DURK tidak terealisasi bahkan rehabilitasi balai desa menggunakan dana P2DTK.Dalam proses pelaksanaan kebijakan penyaluran BKDD di Desa Lorulun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dimana masyarakat tidak dapat berpatisipasi karena adanya ketertutupan informasi yang dilakukan oleh kepala desa sehingga dana BKDD yang ada tidak diketahui oleh masyarakat Desa Lorulun.Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlu adanya Peraturan Daerah mengenai partisipasi masyarakat sebagai salah satu regulasi yang bisa dipergunakan dalam kerangka menjalankan program-program pemberdayaan terlebih khusus kepada pelaksanaan program BKDD kedepannya.

This study aimed to explore the process of implementation of financial aid disbursement policies villages and hamlets (BKDD) in the Village Lorulun based management guidelines BKDD West Southeast Maluku District. BKDD policy implementation in West Southeast Maluku District of Fiscal Year 2008 shows that in the village of Dana BKDD Lorulun usage not in accordance with the allotment is to buy land for activities incompatible with less traditional and the proposed list of activities planned (DURK) by providing training to the youth cadres Budget-making in the facilitation of the Village. The same thing happened in other villages which do not enter with financial accountability at district level as a team responsible for controlling and managing BKDD at the village level.In this study, researchers used the concept of policy implementation by Godon (1986, cited in [Keban: 2000]) states that the implementation of various activities related to that is directed to realize the program. Furthermore, the researchers also used the concept of community participation by Susetiawan (2003) that the community is expected to participate in order Excavated community responsibility and creativity in carrying out programs or an activity. Researchers also use the concept of the factors that influence the implementation of the policy one of them is by grindle where bureaucratic structures interpreted sebagai a policy that can be taken involves multiple organizations or agencies in implementing,monitoring and evaluation into the task of these organizations or institutions in order to realize the program and activities conducted. This research is a qualitative description, where the data was taken from a number of informants who were selected and deemed to represent and engage directly with BKDD activities. This research is explorative in which this research does not test the concept but wants to explore or explore about BKDD distribution policy implementation.Results showed that in the process of policy implementation in the Village Lorulun BKDD distribution, there is still a dilemma conditions or inconsistencies, such as socialization is never done as a basis in making DURK.This happens because the head of the village make their own administrative BKDD withdrawals without involving the village. Such as rehabilitation of village hall,which was budgeted in DURK not realized even rehabilitation of the village hall using P2DTK funds.In the process of policy implementation in the Village Lorulun BKDD distribution is also influenced by several factors causing the failure of the implementation of policies such as low participation of society in which people can not participate because of the closure of the information carried by the head of the village so that funds are not known BKDD by Lorulun Village community.Recommendations resulting from this research is the need for regional regulation on public participation as one of the regulatory framework could be used in running programs specifically prior to the implementation of empowerment programs BKDD future.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan penyaluran,Bantuan keuangan desa dan dusun,Faktor penghambat, Distribution of Policy Implementation, Financial Assistance Village and Hamlet, Inhibiting Factor.