Studi implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang

JAUHARI, Thantowi, Dr. Agus Heruanto Hadna

2010 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Trend kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya hanya merupakan negara transit kini menjadi negara produsen gelap narkoba. Kasus penyalahgunaan narkoba menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia dan salah satunya adalah di kota Malang dengan kasus penyalahgunaan narkoba yang terbilang tinggi. Hal ini tentunya menjadi persoalan serius dan harus segera ditanggulangi oleh pemerintah kota Malang agar kasus penyalahgunaan dapat menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana impelementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang dan faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah di kota Malang.Dalam penelitian ini sumber data yang dipakai adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu proses pelaksanaan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kota Malang dan variabel bebas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba berupa; komitmen pemerintah, partisipasi masyarakat,sarana prasarana dan sistem jaringan peredaran gelap narkoba.Implementasi kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pemerintah kota Malang merujuk pada program pencegahan,pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang merupakan program nasional. Dari fakta dilapangan yang peneliti temukan berupa upaya pencegehan yang meliputi kegiatan sosialisasi kepada asyarakat umum,mahasiswa dan pelajar sedangkan upaya pemberantasan berupa tidakan razia penyalahgunaan narkoba, operasi pengedaran gelap narkoba dan tindakan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba. Menilik dari kasus penyalahgunaan narkoba di kota Malang yang terus meningkat (2007-2009) maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih belum maksimal. Disamping adanya oknum aparat yang menjadi ”backing” penyalahgunaan narkoba serta belum adanya fasilitas penunjang seperti tempat rehabilitasi dan alat sadap dapat mempengaruhi efektifitas program P4GN. Untuk itu perlu ada pengawasan dan tekanan secara terus menerus dari masyarakat atau lembaga yang non pemerintah seperti LSM dan organisasi kemahasiswaan dalam bentuk pengungkapan kasus penyelewengan oleh oknum aparatur pemerintah, advokasi serta gerakan-gerakan moral. Tentang fasilitas penunjang berupa tempat rehabilitasi seyogyanya segera diadakan mengingat banyaknya para pecandu yang belum tertangani untuk disembuhkan baik secara fisik maupun psikologis.

Drugs abuse and trade case in Indonesia, which once was only a transit country, is increasing for years as the drugs producer. This case has spread through Indonesia, Malang for instance. The Malang government should overcome this serious problem in order to reduce the drugs abuse. The objective of this research is to find out the implementation of drugs abuse control policy in Malang and the factors affecting.This research uses a qualitative method and takes place in Malang. The primary data used are the interview and the secondary data used are the documentation and observation. This research uses bounded variable which is the process of the implementation of drugs abuse control policy in Malang and free variables which are the factors affecting the drugs abuse control policy such as; government commitment, community participation, facilities, and the network system of drugs black trade.The implementation of drugs abuse control policy conducted by the Malang government refers to the national prevention and the eradication of drugs abuse program. The prevention effort is the socialization to the society and students while the eradication effort is the drugs abuse raid and punishment enactment. The increasing drugs abuse in Malang (2007-2009) shows that the government’s efforts have not been maximum. Beside the existence of officers supporting the drugs abuse, the lack of facilities such as the rehabilitation site and the tapping tools also affect the program. Therefore, it is necessary to have a continual control and pressure from the society or non- governmental institution,such as social institution LPM and student organizations in revealing the cases and giving advocating movements. The rehabilitation site ought to be conducted soon considering that there are many untreated drug addicts either physically or psychologically.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Penyalahgunaan narkoba,P emerintah Kota Malang, Implementation Policy, Drugs Abuse, The Malang Government