Analisis hukum terhadap upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi tanah-tanah terlantar :: Studi kasus di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

NURMAN A.S., Muhammad, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanah terlantar di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi terjadinya tanah terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah melalui wawancara. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang, dengan responden berjumlah 60 orang, yang diambil secara purposive non random sampling. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tanah terlantar di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, yaitu faktor penguasaan tanah berlebihan, faktor pemilik lahan pergi merantau, faktor kondisi fisik alamiah tanah yang tidak subur dan faktor tanah/lahan dalam keadaan sengketa Upaya yang telah dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi tanah-tanah yang diterlantarkan di Kecamatan Maiwa yaitu melakukan penyuluhan dan himbauan agar masyarakat tetap memelihara, memanfaatkan atau mengelola tanah/lahan miliknya, termasuk pula risiko-risiko yang timbul jika tanah/lahan milik mereka diterlantarkan. Disamping melakukan penyuluhan-penyuluhan dan himbauan, Pemerintah Kabupaten Enrekang juga memberikan bantuan berupa bibit tanaman yang sifatnya tanaman jangka pendek dan tanaman jangka panjang untuk ditanam di tanah/lahan milik masyarakat setempat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Enrekang jugamembentuk Panitia Penilai Tanah Terlantar, pemberian ijin pemanfaatan lahan /tanah kosong pada sebagian lokasi eks hak guna usaha untuk khusus ditanami tanaman jangka pendek dan mengusulkan kepada Badan Pertanahan Nasional agar tanah eks Hak Guna Usaha yang diterlantar ditetapkan sebagai tanah negara , agar supaya pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya dalam hal pelayanan pertanahan, investasi, serta untuk kepentingan umum lainnya.

This study aims to determine the factors causing the neglected lands (wastelands) in Maiwa Sub-district, Enrekang Regency and the efforts undertaken by the Regional Government in overcoming the wastelands. This research is an empirical-juridical research, i.e. field research which is supported by library research. The data obtained are primary data and secondary data. Data collection was done through interviews. This research was conducted in Maiwa Sub-district, Enrekang Regency, with 60 respondents, which was drawn purposively and non-random sampling. Based on research results, it is known that factors causing the neglected lands (wastelands) in Maiwa Sub-district, Enrekang Regency are factor of excessive land ownership, factor of the landowners go to foreign land to earn a living, factor of the land natural physic condition which is not fertile and factor of land in dispute. Efforts conducted by the Government of Enrekang Regency in overcoming neglected lands in Maiwa Sub-district are doing outreach and appealing in order the society stays maintaining and using or cultivating their own land, including the risks probably arise if they neglect their lands. In addition to doing outreach and appeal, the Government of Enrekang Regency also provides seeds of short-term and long-term crops to be planted in the society’s lands. Besides, the Government of Enrekang Regency also forms the Neglected Land Assessor Committee, gives permission to use vacant land in some locations of ex-concession to be planted especially for the short-term crops and proposes to the National Land Agency in order the neglected lands of ex-concession are defined as state land, so that the local government can run the authority in terms of land services, investment, and for other general purposes.

Kata Kunci : Tanah terlantar, Neglected lands (wastelands)