Aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan perumahan pada PT. Sumber Mas di Kota Padang

FAKHRUDDIN, Sularto, S.H., C.N., M.H

2010 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan perumahan pada PT. Sumbar Mas di Kota Padang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi wanprestasi oleh para pihak serta bertanggung jawab dalam hal terjadi overmacht. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada dilapangan, dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Padang. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pelaksanaan sanksi wanprestasi oleh pihak pemberi borongan (PT. Sumbar Mas) tidak dilaksanakan sesuai dengan yang disebutkan dalam 11 perjanjian antara PT. Sumbar Mas dan Kontraktor, yaitu pemberi borongan bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran. Berbeda dengan sanksi wanprestasi pihak kontraktor yang jelas terlihat dilapangan dengan dikenakan denda sebasar 5% dari harga borongan, meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan denda yang dikenakan. Mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam hal terjadi overmacht, dalam hal kontraktor yang melakukan pekerjaan dan menyediakan bahan yang kemudian pekerjaannya musnah atau rusak yang diakibatkan oleh Overmact atau Force Majeur sebelum penyerahan pekerjaan, maka risiko ada pada pemberi pemborongan dan kontraktor. Hal ini berbeda setelah kontraktor telah melakukan penyerahan pekerjaan atau telah melakukan serah terima kepada PT. Sumbar Mas maka disini PT. Sumbar Mas sendiri yang berbertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita.

The research on the legal aspect of the implementation of agreement for the construction of housing building in PT. Sumbar Mas in Padang Municipality aims at identifying the sanctions implementation if one of the parties is in default and the responsible party if the emerging risk was not the fault of one of the parties. The research belongs to socio-legal research. This research is conducted to obtain primary data related to the things on the field, connected to the prevailing laws and regulations. The data obtained from the result research were analyzed qualitatively and presented descriptively. This research was conducted through library research and field research. The research site was PT. Sumbar Mas housing complex located in Kubu Dalam Parak Karakah Village, Padang. The result research indicates that if the fault is conducted by the construction employer party (PT. Sumbar Mas), the sanctions implementation is not clearly elaborated in the agreement, only by giving dispensation during the construction of the house. However, if the contractor party is in default, the sanctions are clearly seen in the field by imposing a penalty of 5% of the lump sum price although the fine imposed is not mentioned in the agreement. Regarding the party who has to be responsible for Overmacht, if the contractor conducting the work and providing the materials whose work is then destroyed or damage because of Overmacht or Force Majeur before the handover of work, the risk is in the construction employer and the contractor. If the damage occurs after the handover of work or has transferred to PT. Sumbar Mas and also PT. Sumbar Mas also has transferred to the consumer, PT. Sumbar Mas is not responsible for the payment of compensation, but the insurance company.

Kata Kunci : Perjanjian pemborongan,Wanprestasi,Overmacht, Construction Agreement, Default, Overmacht