Tinjauan yuridis pelaksanaan dan penyelesaian sengketa divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara tanggal 2 Desember 1986

IQBAL, Harvardy Muhammad, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini yang menjadi landasan/dasar utama perumusan Pasal 24 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia (“Pemerintah RI”) dengan PT. Newmont Nusa Tenggara (“PT. NNT”) tanggal 2 Desember 1986 mengenai Promosi Kepentingan Nasional. Berdasarkan Pasal 24 Kontrak Karya, para pemegang saham asing di PT. NNT harus mendivestasikan porsi kepemilikan sahamnya kepada Pemerintah RI dan/atau Warga Negara Indonesia dan/atau Perusahaan Indonesia yang dimiliki dan dikontrol oleh Warga Negara Indonesia secara bertahap. Namun demikian, proses divestasi saham tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan baik sesuai Kontrak Karya. Tertundanya proses divestasi saham PT. NNT hingga lebih dari 2 (dua) tahun dari jangka waktu yang diatur dalam Kontrak Karya menyebabkan Pemerintah RI harus menempuh jalur arbitrase sesuai Kontrak Karya guna menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal yang menjadi pokok perhatian dari persoalan ini adalah apa penyebab tertundanya proses divestasi saham tersebut. Penelitian ini pada dasarnya dilakukan secara yuridis normatif dan empiris. Namun, penulis lebih mengutamakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan cara wawancara kepada beberapa nara sumber yang mengalami langsung kejadian dari persoalan yang diteliti. Dari data yang diperoleh dilakukan pemilihan, pengelompokan dan penilaian data, kemudian data tersebut dikaitkan dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada sehingga akan diperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa penyimpangan, pelanggaran dan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Karya. Di dalam proses arbitrase, Pemerintah RI pada intinya mengajukan dua tuntutan utama, yaitu pengakhiran Kontrak Karya atau (sebagai alternatif) divestasi saham harus segera dilaksanakan. Majelis Arbitrase pada akhirnya mengabulkan tuntutan alternatif dari Pemerintah RI yang pada intinya memerintahkan para pemegang saham asing PT. NNT (melalui PT. NNT) agar segera mendivestasikan sahamnya sesuai Pasal 24 Kontrak Karya.

Article 33 paragraph 3 of the 1945 Republic of Indonesia Constitution (UUD 1945) states that “the land, the waters, and the natural resources within shall be under the powers of the State and shall be used to the greatest benefit of the people.” This provision is the foundation of the formulation of Article 24 of the Contract of Work between Government of Republic of Indonesia (“GOI”) and PT. Newmont Nusa Tenggara (“PT. NNT”) dated 2 December 1986 concerning Promotion of National Interest. Based on Article 24 of the Contract of Work, the foreign shareholders in PT. NNT have to divest their ownership portions of shares to the GOI and/or Indonesian citizen and/or Indonesian company owned and controlled by Indonesian citizen in stages. Nevertheless, the divestiture process was in fact not conducted in compliance with the Contract of Work. The existence of delay in the divestiture process for more than 2 (two) years from the time period stipulated under the Contract of Work has caused the GOI initiated the arbitration proceedings in accordance with the Contract of Work to resolve its dispute with PT. NNT. The most issue concerned in this case is what caused the delay in the process of such shares divestiture. This research is principally conducted in the method of legal-normative and empirical. However, the author prefers to conduct the research directly in the field by way of interviews to several resource persons who are directly experienced the events of the issues researched. From the data obtained, the selection, grouping and data assessment are conducted, subsequently those data are connected with the relevant theories, therefore the answer from the issues raised will be obtained. Based on research, it is found that there were deviations, violations and different interpretations towards the provisions stipulated under the Contract of Work. In the arbitration proceedings, the GOI in essence requested two main remedies i.e. the termination of Contract of Work or (alternatively) shares divestiture shall be promptly implemented. Finally, the Panel of Arbitrators granted the alternative remedy of the GOI which in essence ordering PT. NNT (and its foreign shareholders) to immediately divest their shares in accordance with Article 24 of the Contract of Work.

Kata Kunci : Kontrak karya,Divestasi saham,Penyelesaian sengketa, Contract of Work, Divestiture, Dispute Resolution.