Tinjauan yuridis terhadap pengaturan dan penyelenggaraan hutan kota di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

SIDABUTAR, Briantonny, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, instrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah. Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungannya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Diharapkan dengan keberadan hutan kota dengan fungsi-fungsinya antara lain sebagai paru-paru kota, penangkal polusi dan cemaran, pelestarian tanah dan tata air, pelestarian plasma nutfah dan sangtuari satwa dapat menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hutan kota.

Urban environmental conditions to be developed economically, but ecologically decreased. Yet the balance of urban ecological environment is as important to the development of economic value of urban areas. These conditions lead to disruption of the balance of urban ecosystems, in the form of increased air temperature in urban air pollution (such as rising levels of carbon monoxide, ozone, carbon dioxide, nitrogen oxides, sulfur, and dust), decreasing ground water and surface soil, flooding or puddles, water absorption, increased content of heavy metals in groundwater. The situation is causing relationship with the urban environment becomes harmonious. Realizing disharmony and consider the negative impacts that will occur, there must be efforts to organize and improve the environment through the development of urban forest. Hopefully with the existence of the urban forest functions as ‘the lungs of the city’, antidote to pollution and contamination, soil conservation and good water, conservation of germ plasma and animals sanctuary can balancing urban environment. To provide legal certainty to the existence of urban forest, it is necessary to regulate urban forest in a Government Regulation. Tha Government Regulation on urban forest shall be the guidance and direction for the Government and Local Government in the implementation of urban forest.

Kata Kunci : Pengaturan Hutan Kota, Penyelenggaraan Hutan Kota, Fungsi Hutan Kota, Regulation of Urban Forest, Implementation of Urban Forest, Function of Urban Forest